Padang, Analisakini.id –
Untuk meningkatkan efektivitas belanja publik dan mencegah tumpang tindih pendanaan program pembangunan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan agar program prioritas pemerintah dapat berjalan saling melengkapi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,"kata Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Kukuh Sumardono Basuki, Selasa (27/10/2026) pada kegiatan Media Gathering Kanwil DJPb Sumatera Barat.
Upaya sinkronisasi, sambungnya dilakukan melalui penguatan peran Regional Chief Economist (RCE), harmonisasi perencanaan, serta integrasi data. Langkah ini bertujuan memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan daerah.
“Jadi DJPb Sumbar tidak sekadar menjadi penyalur dana, tetapi bertindak sebagai konsultan fiskal daerah. Lewat analisis RCE, DJPb secara berkesinambungan memetakan potensi ekonomi regional, mengevaluasi efektivitas belanja, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras antara prioritas nasional dan kebutuhan lokal,” terang Kukuh yang sebelumnya berkarir di lingkungan Bea Cukai.
Dia juga menjelaskan DJPb Sumbar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk mempertajam alokasi anggaran. Sinkronisasi dilakukan terhadap pendanaan APBN, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan belanja kementerian/lembaga, dengan program yang dibiayai melalui APBD.
Melalui langkah tersebut, program prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pembangunan infrastruktur dasar diharapkan tidak mengalami tumpang tindih pendanaan, tetapi saling mendukung dalam mencapai target pembangunan.
"Kanwil DJPb Sumbar juga mendorong keterlibatan media massa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat," sebutnya.
Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Sumbar, Khairil Indra, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Kolaborasi dengan insan pers diperlukan agar informasi mengenai realisasi anggaran tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga menjelaskan dampak program pemerintah bagi masyarakat,"tuturnya.
DJPb Sumbar berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan media dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (*)
