Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat mengunjungi masyarakat korban bencana
hidrometeorologi.
PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Sumbar,
Muhidi, mendorong penguatan koordinasi lintas pemerintahan selama masa tanggap
darurat bencana hidrometeorologi guna mencegah penumpukan bantuan dan
memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil pemantauannya di lapangan, Muhidi menilai pemerintah di
seluruh tingkatan mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota perlu bersikap
lebih proaktif dalam menyalurkan bantuan, mengingat kebutuhan masyarakat
terdampak merupakan prioritas utama.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus aktif menyalurkan bantuan
agar tidak terjadi penumpukan. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan
memperoleh bantuan karena persoalan koordinasi,” ujar Muhidi saat diwawancarai,
jumat (19/12/2025).
Ia juga menekankan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah
dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan untuk pelayanan masyarakat,
terutama dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“BTT harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada yang
mempersulit warga yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Muhidi meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk
aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya terkait
pendataan kebutuhan masyarakat terdampak yang menjadi dasar pengambilan
kebijakan pemulihan.
Ia berharap semangat gotong royong terus terjaga selama masa tanggap
darurat. “Jadikan aksi menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga
seluruh aparatur di lapangan pemerintah nagari, RT, dan RW diberi keberkahan
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutup Muhidi. (n-r-t)
