Kabag Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan (FPP) Sekretariat DPRD Sumbar, Ismelda Jenraini dan lainnya, bersama
rombongan DPRD Komisi I DPRD Jambi, saat menerima mereka, Kamis (5/9/2024). (humasdprdsb)
PADANG-ANALISAKINI.ID--Untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
terkait penganggaran serta pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Jambi
berkonsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (5/9/2024).
Sekretaris DPRD Sumbar melalui Kepala
Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Ismelda Jenraini
yang menyambut kedatangan Komisi I DPRD Jambi mengatakan, DPRD Sumbar secara
kelembagaan terus berkomitmen untuk melahirkan komposisi anggaran yang mampu
untuk mengakomodasi pembangunan daerah yang maksimal, tentunya dengan
pertimbangan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Ya, untuk pembahasan Perubahan
APBD 2024, DPRD Sumbar menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia,"
katanya.
Dia mengatakan, dalam dalam pelaksanaan
fungsi anggaran pada masa sidang ketiga 2023/2024 DPRD Sumbar telah
menyelesaikan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025 serta
Perubahan APBD tahun 2024. Sedangkan RAPBD tahun 2025 akan dibahas oleh anggota
DPRD periode 2024-2029.
Kemudian dari sisi pengawasan, DPRD
Sumbar telah melakukan fungsi tersebut antara lain terkait pelaksanaan
Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur yang menjadi aturan pelaksanaan
Perda. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD.
Kedatangan Rombongan Komisi I DPRD Jambi
dipimpin oleh Hapis Hasbiallah, menurutnya studi banding ke DPRD Sumbar
merupakan upaya untuk menguatkan kinerja sesuai Tupoksi, terutama terkait
pengawasan dan pengawasan. Apa yang didapatkan dari DPRD Sumbar akan diambil
untuk penguatan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ada beberapa agenda dalam kunjungan
kami ke Sumbar. Terutama untuk menggali strategi Sumbar dalam menjalankan
fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga nantinya akan berdampak pada
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya ingin menyerap
strategi dan pola yang dilakukan Sumbar dalam membahas anggaran, termasuk
bagaimana melahirkan komposisi APBD yang memberikan dampak positif kepada
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dapat mempelajari serta
mengadopsi pola dan strategi yang dilakukan oleh Provinsi Sumbar untuk
diterapkan di daerah kami nantinya,” lanjutnya. (n-t-r)
