Monitor Persiapan Pilkada, Ini Pesan Komisi I DPRD Sumbar

Rombongan Komisi I DPRD Sumbar saat monitoring persiapan pilkada di Kota Pariaman, yang diterima pihak KPU setempat, Selasa (6/8/2024

PARIAMAN, ANALISAKINI.ID--Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan serentak, tak lama lagi. Berbagai persiapan, perlu dioptimalkan.

Terkait itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), memonitor kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Selasa (6/8/2024. Dari kunjungan tersebut terungkap KPU Kota Pariaman kekurangan anggaran dan berdampak terhadap pengurangan tempat pemungutan suara (TPS).

Terhadap hal ini, Komisi I DPRD Sumbar akan menindaklanjuti dengan mencarikan solusi-solusi-solusi untuk optimalnya pelaksanaan Pilkada.

Kedatangan Komisi I ke KPU Kota Pariaman disambut Kepala Sub Bagian (Kasubag) tekhnis sekretariat KPU Kota Pariaman.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengatakan, jelang Pilkada 2024 komisi yang membidangi pemerintahan ini terus melakukan monitoring agar pelaksanannya bisa maksimal pada November mendatang.

"Kekurangan yang ditemui di lapangan akan menjadi catatan untuk dicarikan solusinya dengan pemerintah daerah," katanya.

Dia mengatakan, setiap tahapan dari proses pendaftaran hingga pemungutan suara diharapkan tidak ada gesekan-gesekan sosial, untuk itu seluruh pihak harus bersinergi dengan baik.

Sementara Wakil Komisi I DPRD Sumbar Maigus Nasir mengatakan, kepastian hak pilih untuk pemilih harus diakomodir pemerintah daerah. Meskipun TPS berkurang namun tingkat partisipasi jangan sampai menurun.

Maigus juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam hari H Pilkada, jangan ada hal-hal yang terkesan melanggar pada tempat pemungutan suara (TPS).

Selanjutnya, keterlibatan kepala daerah sebagai perwakilan partai politik yang harus menjadi contoh utama dalam menjaga netralitas. Dengan adanya hal itu maka terciptalah suasana kondusif dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan diantara peserta Pilkada.

"Kita berharap para penyelenggara Pemilu untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga tercipta Pemilu yang bermartabat," katanya.

Ia berharap mengatakan, Pemerintah daerah Pariaman juga memiliki tim pemantau Pemilu untuk menciptakan pemilihan yang beritegritas. Begitu juga kabupaten/kota lain diharapkan bisa memiliki tim yang sama atau dengan penerapan berbeda.

Dia berharap untuk lebih meningkatkan pengawasan Pemili unsur ninik mamak tokoh masyarakat LKAM atau organisasi masyarakat lainya dilibatkan, namun harus dalam koridor indipenden.

Sementara itu, Kasubag Tekhnis KPU Kota Pariaman Suci mengatakan secara keseluruhan anggaran pilkada diajukan Rp34 miliar dan disetujui 28 miliar. Diantaranya terdiri dari anggaran sharing provinsi Rp 6 miliar.

Disebutkannya, tidak terpenuhinya anggaran berdampak pada berkurangan TPS. Semula diperkirakan 1300 TPS dan sekarang menjadi 800 TPS. Dengan kondisi itu menyebabkan 1 TPS over kapasitas yang idealnya 300 pemilih.

"Kondisi itu juga mempengaruhi partisipasi pemilih," katanya.