Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib memimpin paripurna Penyampaian Jawaban
Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Perubahan APBD 2024, yang
dilaksanakan di Ruang Sidang Utama, Jumat (2/8/2024). Dari pemprov dihadiri
Wagub Audy Joinaldy. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID—DPRD bersama Pemprov Sumatera
Barat, terus melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2024. Kali ini, digelar
rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum
Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang
Perubahan APBD tersebut, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama, Jumat (2/8/2024).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, didampingi Sekwan
Raflis. Sementara dari pemrov dihadiri Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan
sejumlah pimpinan atau perwakilan OPD.
Pada kesempatan tersebut Suwirpen Suib mengatakan, fraksi-fraksi menilai
bahwa pendapatan daerah terutama dari pos PAD, belum dikelola dengan maksimal. Masih
banyak potensi yang bisa ditingkatkan, baik dari sektor PKB, BBNKB, restribusi
dan pemanfaatan asset daerah.
"Ya, proyeksi pendapatan daerah diusulkan Perubahan APBD Tahun
2024 Rp 6,5 triliun, masih jauh dari target yang terdapat dalam RPJMD
Tahun 2021-2026 yaitu sebesar Rp 7,1 triliun. Ini tentu berdampak pula terhadap
penyediaan alokasi belanja yang akan digunakan untuk mewujudkan target kinerja
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD," ujar Suwirpen Suib.
Menurut politisi Demokrat itu, fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah
dan OPD-OPD untuk mendalami kembali semua potensi penerimaan, yang masih bisa
ditingkatkan. Hal ini diperlukan, agar tidak terjadi rasionalisasi belanja
besar-besaran dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.
"Fraksi-Fraksi mendorong alokasi belanja dilakukan dengan sangat
cermat, memperhatikan skala prioritas, kebutuhan mendesak, pembayaran hutang
kepada pihak ketiga serta capaian target kinerja masih jauh dari
direncanakan," ujar Suwirpen.
Dikatakannya, fraksi-fraksi mempertanyakan sudah sampai sejauhmana
pelaksanaan dan dampak diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani
program unggulan Pemerintah Daerah yaitu mengalokasikan anggaran sebesar 10
persen untuk pertanian dari APBD Provinsi Sumatera Barat serta pelaksanaan
program subsidi bunga bagi sektor UMKM yang anggarannya sudah dua tahun tidak
dapat direalisasikan.
Kemudian, fraksi-fraksi juga mempertanyakan bagaimana keseriusan Pemerintah
Daerah dalam pembenahan kinerja BUMD serta penyelesaian permasalahan BUMD,
diantaranya permasalahan pasca likuidasi PT. Dinamika, permalahasan kinerja PT.
Balairung dan PT. Dinamika.
Wakil Gubernur Audy Joinaldy pada kesempatan tersebut mengucapkan terima
kasih atas pandangan apresiasi dan kritik konstruktif, yang telah disampaiakn
oleh tujuh fraksi di DPRD Sumbar.
“Hal ini tentu akan lebih memacu kita untuk terus memperbaiki diri di masa
depan,” ujar Wagub Audy.
Wagub pun dengan cermat memberikan tanggapan satu persatu atas pandangan
umum fraksi-fraksi dalam paripurna dimaksud. Mulai dari tanggapan atasan
pandangan Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem hingga Fraksi
PDIP-PKB. (n-r)
