PADANG, ANALISAKINI.ID—Sumbar dilanda
musibah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah
daerah seperti di Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan Padang Pariaman
baru-baru ini, tidak hanya menelan puluhan korban jiwa, namun juga meluluhlantakkan
sejumlah infrastruktur vital, yang sangat parah.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta gubernur untuk segera
membahas proses Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Katanya, dengan dipercepatnya pembahasan Perubahan APBD 2024, maka langkah
pemetaan untuk perbaikan bisa segera dilakukan melalui pos anggaran Belanja
Tidak Terduga (BTT).
“Ya, dalam pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024, ada di dalamnya pos
BTT yang diperuntukan untuk penanganan bencana alam. Pada APBD induk 2024, BTT
dianggarkan tidak banyak. Jika pembahasan perubahan APBD disegerakan maka
bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian
lainya,” kata Supardi kepada media, Selasa (14/5/2024).
Menurut politisi Gerindra ini, juga minta Pemprov Sumbar melakukan kajian
jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi
dalam membahas lingkup kebencanaan.
“Untuk itu, peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada. Tentunya peta
kebencanaan itu harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
sehingga langkah antisipasi dengan pemetaan-pemetaan yang dibuat bisa berjalan
lebih optimal,” katanya.
Dia juga meminta gubernur untuk melakukan evaluasi terkait eksploitasi
Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, baik itu sektor pertambangan hingga
perkebunan. Katanya, eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi
untuk memicu terjadinya bencana alam.
Katanya, dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada
langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap
masyarakat.
Dia juga menyoroti maraknya pembangunan yang terletak di tepian
Daerah Aliran Sungai (DAS), salah satunya di kawasan Lembah Anai. Dari awal
semua telah memprediksi, DAS Lembah Anai yang dibangun berbagai wahana dan
tempat usaha nantinya akan dipenuhi oleh debit air jika curah hujan
tinggi. Dan, akhirnya sekarang dampaknya dirasakan, jalan pada daerah itu putus
karena terjagan banjir.
"Bukan apa-apa, jika ada peta kebencanaan, maka harusnya daerah itu
tidak bisa dibangun. Karena sekarang tidak adanya pemetaan itu secara kongrit,
maka tidak ada kepatuhan-kepatuhan dalam pembangunan yang memperhatikan dampak
lingkungan di masa depan," katanya.
Di sisi lain, dia pun mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati disaat
kondisi cuaca yang tidak menentu. Apalagi berbagai bencana alam terus mengintai
seperti banjir hingga longsor. Ketika bepergian jauh, maka carilah jalur-jalur
yang aman.
“Yang jelas, pemerintah akan terus mencarikan solusi-solusi terbaik untuk
masyarakat agar bisa meminimalisir korban bencana alam," katanya.
Dia juga meminta unsur pemerintah nagari RT atau RW, memberikan rasa
aman terhadap masyarakat dengan memberikan informasi-informasi kebencanaan yang
akurat untuk langkah antisipasi atau penanggulangan. Dengan adanya koordinasi
yang maksimal maka akan meminimalisir rasa khawatir masyarakat terkait apa yang
akan terjadi ke depan. (n-r)
