Padang, Analisakini.id-
Sumatera Barat pada 2024 mendapat alokasi belanja modal dari pemerintah pusat Rp1,9 triliun. Belanja modal ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan inprastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan dan irigasi.
Anggaran belanja modal yang dikelola satker Kementerian/Lembaga ini harus selaras (sinkron) dengan program pemerintah daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih program atau ada program yang dibutuhkan daerah namun tidak dilaksanakan oleh pusat dan daerah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Percepatan Realisasi Belanja Modal Kementerian/Lembaga Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (7/3) di Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
FGD dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat dan Kepala Biro Admininstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Lingkup Provinsi Sumatera Barat dengan pagu belanja modal besar.
Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi antara Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengawal pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
"Tahun ini terdapat anggaran Rp1,9 triliun yang diperuntukkan untuk kegiatan belanja modal, di antaranya untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan fisik lainnya, "jelas Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah HG.
Kegiatan ini FGD merupakan salah satu upaya dari Kanwil DJPb Provinsi Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki output yang optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesegera mungkin.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Ria Wijayanti, menyampaikan sinergi antara pusat dan daerah sangat penting dengan beberapa pertimbangan di antaranya potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional, peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD harus didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta percepatan pembangunan ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan melakukan sinkronisasi dan sinergi program.
Pada kegiatan FGD ini, seluruh satker menyampaikan progress pelaksanaan kegiatan khususnya terkait realisasi belanja modal beserta kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran belanja pada satker masing-masing.
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat juga berkomitmen dalam membantu satker untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian kendala dan permasalahan yang ada.
Dengan diselenggarakannya kegiatan FGD ini, diharapkan terdapat percepatan realisasi belanja APBN yang outputnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan tercapainya capaian output yang maksimal merupakan wujud kehadiran aktif APBN di tengah-tengah masyarakat. (tt)
Bagikan
