 |
| Suasana FGD terkait pemetaan potensi kerja sama daerah. (ist). |
Padang, Analisakini.id-Pelaksanaan pemetaan potensi kerja sama daerah bertujuan agar Pemerintah Provinsi memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga Kerja Sama Daerah terlaksana secara efektif, efisien.
Hal ini sampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov, Doni Rahmat Samulo di sela-sela kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (3/6/2022).
Doni juga menjelaskan dalam kegiatan pemetaan kerjasama ini nantinya akan dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) yang diawali dengan penyampaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) 2021 pada RPJMD yang capaiannya belum sesuai dengan target yang merupakan tanggungjawab OPD bersangkutan.
"Pentingnya proses indetifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, kemudian penyampaian usulan kerja sama daerah dari Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Koodinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), pembahasan usulan kerja sama perangkat daerah oleh TKKSD, dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Potensi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat”, ujarnya.
Ia juga tambahkan dengan dilaksanakannya Pemetaan ini, diharapkan tergalinya potensi kerja sama pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga melahirkan kerja sama daerah yang merupakan solusi dari permasalahan OPD dalam mencapai target kinerja.
"Selain itu, melalui kegiatan kerjasama juga diharapkan dapat mendukung pencapaian RPJMD, mendukung pencapaian Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat, menciptakan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keterbukaan lapangan kerja” terang Doni
Pemetaan Potensi Kerjasama ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 Juni 2022. Dilaksanakan dengan TKKSD yang berasal dari Biro Pemerintahan dan Otda, BAPPEDA, DPKAD, BALITBANG, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi yang akan berdiskusi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.(oki)
.jpg)