Anwar Abbas |
Jakarta, Analisakini.id-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas menegaskan sebagai warga negara yang baik, harus mendukung kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara Covid-19 ini terus bertambah. Apalagi seperti kita ketahui masalalah Covid-19 ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa," katanya, Kamis (1/7/2021).
Dengan kondisi itu, maka tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan . Malah akibat dari Covid-19 ini jumlah orang miskin di negeri ini jangankan akan menurun tapi malah semakin bertambah.
Untuk itu supaya negeri ini tidak semakin dalam terpuruknya pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang jelas dan tegas. Pemerintah harus bisa terlebih dahulu menumbuhkan trust dari masyarakat yang maaf menurut Anwar Abbas sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah.
"Misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing dari Tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara sehingga terkesan tenaga kerja asal Tiongkok adalah masyarakat kelas utama dan rakyat Indonesia di negerinya telah merasa menjadi masyarakat kelas dua," jelasnya.
Dan sosok yang banyak disorot telah melakukan pembiaraan terhadap keluar masuknya tenaga kerja asal Tiongkok itu adalah orang yang hari ini telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menangani PPKMm bagi daerah Jawa dan Bali. "Tapi meskipun demikian karena keadaan penyebaran covid 19 ini benar-benar sudah tidak terkendali maka kita harus bersatu. Mari kita singkirkan terlebih dahulu perbedaan yang ada diantara kita dan kita fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM itu sendiri karena itulah yang terbaik untuk kita semua," terang Anwar.
Untuk itu wajib hukumnya bagi kita semua sebagai warga bangsa untuk mendukung dan menyukseskannya. Tapi sepanjang pengetahuan dirinya, sukses dan tidak suksesnya sebuah program tidak hanya ditentukan oleh baik dan tidak baiknya program yang telah dibuat oleh pemerintah tapi adalah juga sangat tergantung kepada dukungan dari masyarakat itu sendiri apakah mereka mendukungnya atau tidak.
Untuk itu akan lebih arif jika pemerintah juga harus mendengar suara dan masukan dari masyarakat untuk kemudian pemerintah bersama masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi serta advokasi secara intensif agar PPKM ini benar-benar dapat difahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat RW dan RT.
"Dengan kata lain kalau kita mau ppkm ini sukses maka kita harapkan dia harus bisa menjadi gerakan yang menasional terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut," kata Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini. (***)