 |
| Wagub Sumbar, Audy Joinaldy saat pimpin apel di kantor Satpol PP Sumbar, Selasa (15/6). (adpim) |
Padang, Analisakini.id-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (perda) mesti mengedepankan sisi humanis di tengah masyarakat.
“Langkah ini adalah solusi menghilangkan konotasi negatif yang melekat kepada Satpol PP di seluruh Indonesia pelan-pelan," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat pimpin apel di Maarkas Komando (Mako) Pol PP Sumbar, Selasa (15/6/2021).
Audy mengakui tugas Satpol PP ini memang berat karena mesti menegakan aturan yang dibuat pemerintah daerah, sehingga Satpol PP bersinggungan dengan masyarakat terutama bagi mereka yang melanggar perda.
“Makanya pendekatan humanis ini mesti terus digencarkan Satpol PP. Jangan lagi anarkis, sampaikan dengan baik dan sopan kepada masyarakat. Jika perlu turunkan anggota Satpol PP perempuan sehingga komunikasi dengan pelanggar perda dapat lebih baik,” tuturnya.
Disebutkan, Satpol PP merupakan pelayan masyarakat. Jadi harus bisa melayani meskipun masyarakat yang dihadapi itu melanggar Perda.
“Kalaupun orang yang ditegur ngotot tetap harus sabar karena risiko jadi pelayan publik harus sabar. Mau dimaki, dicerca, diledek, tetap harus sabar,” katanya.
Kemudian, pentungan dan tameng dikeluarkan hanya pada situasi-situasi darurat seperti saat menghadapi kerusuhan yang tidak terkendali sehingga kemungkinan akan membahayakan bagi personel.
"Pada masa pandemi COVID-19 ini, Satpol PP dituntut menjadi duta penerapan protokol kesehatan mulai dari lingkungan terkecil di keluarga, RT, RW hingga kelurahan.Jangan sampai ada anggota Satpol PP yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Harus bisa jadi contoh dari tingkat paling bawah,” katanya.
Kepala Satpol PP Sumbar, Dedy Diantolani mengatakan sejak awal pandemi anggota Satpol PP berkomitmen untuk menerapkan dan mengawasi disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. (***)
