Ilustrasi pelantikan pejabat. |
Padang, AnalisaKini.id- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi berubah. Perubahan ini tercantum dalam Perda nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sekaitan dengan perubahan nomenklatur itu, direncanakan Jumat (21/5/2021) sore, Gubernur Sumbar Mahyeldi melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat.
Kabiro Organisasi Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri sebelumnya mengatakan berdasarkan Perda tersebut, setidak ada beberapa OPD yang mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan ini, lantaran adanya pergeseran urusan dari satu OPD ke OPD yang lain dan juga menyesuaikan nama sesuai regulasi terbaru.
"Misalnya di Sekretariat Daerah, tadinya ada Biro Humas. Pada Perda terbaru, urusan yang dinaungi Biro Humas ada yang pindah ke Dinas Kominfo dan Statistik. Urusan lain yang menjadi gawe Biro Humas berubah nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan dan berada di bawah koordinasi Asisten III,"kata Ahmad Zakri.
Dia menyebutkan di jajaran Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro, 5 Biro di antaranya berubah nomenklaturnya. Begitu pula untuk Dinas, ada 7 Dinas yang berubah nomenklaturnya. Sedangkan untuk Badan, satu Badan yaitu Badan Keuangan Daerah dipecah dua menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
"Mendagri sudah menyetujui pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon 2 Pemprov Sumbar yang sebelumnya diajukan Gubernur kepada Mendagri terkait perubahan nomenklatur OPD Pemprov Sumbar," kata Ahmad Zakri.
Siapa yang bakal dilantik dan dikukuhkan? Berikut nama-namanya yang dihimpun dari berbagai sumber : 1.Devi Kurnia, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.Iqbal Ramadi Payana, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Benny Warlis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Doni Samulo, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa
5. Luhur Budianda, Kabiro Administrasi Pembangunan.
6. Nasir Ahmad, Asisten Administrasi Umum,
7.Rosail Akhyari Pardomuan, Kabiro Umum;dan
8. Hefdi, Kabiro Administrasi Pimpinan.
9. Fathol Bari, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
10.Rifda Suriani, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
11. Dedi Diantolani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Besri Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Irwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Jasman, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15. Syafrizal, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
16. Zainuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sedangkan OPD baru lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus dilelang dan untuk sementara di-Plt-kan kepada staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan, Delliyarti. (***))