 |
| Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia atas nama Gubernur membuka secara resmi rakor Satpol PP.(humas). |
Padang, AnalisaKini.id-Usai melaksanakan upacara HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-71 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-59, Kepala Satpol PP se Sumatera Barat melakukan Rapat Forum Koordinasi Satpol PP di Aula Kantor Gubernur, Rabu (17/3/2021).
Rapat Forum dihadiri oleh Direktur Pol PP dan Linmas, DR. Bernhard E Rondonuwu, Asisten I Setda Provinsi Sumbar Devi Kurnia, Kepala Satpol PP Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani dan Kepala Satpol PP se Sumbar.
Pada rapat forum tersebut yang semula akan dibuka Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah diwakili Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Devi Kurnia. Karena Gubernur Sumbar harus ke Jakarta menghadiri rapat bersama Menteri.
Devi Kurnia mengatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
"Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan sudah terbagi jelas dan tegas sebagai aparat pemerintah daerah," kata Devi.
Ada enam urusan wajib Satpol PP dalam yang berkaitan dengan pelayan dasar yakni, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan membangun dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, Trantibum, perlindungan masyarakat dan sosial.
"Enam tugas ini menjadi tugas-tugas wajib yang diemban selama ini, yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Itu salah tanggungjawab yang besar di dalam pelayanan pemerintah," ucap Devi Kurnia.
Selain itu, di dalam pelaksanaan tugas Asisten I Devi Kurnia meminta agar Satpol PP menjalakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi.
Pelayanan itu yakni, pelayanan ketentraman ketertiban umum, informasi tentang rawan bencana tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, layanan penyelamatan dan evakuasi bencana, dan evakuasi tentang kebakaran.
Devi Kurnia juga menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terimakasih kepada semua Satpol PP yang ada di Sumbar yang telah bekerja memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.
"Karena selama pandemi Covid-19, saya melihat Satpol PP berada di garda terdepan yang berada di sembilan titik posko Covid-19 yang ada di perbatasan Sumbar," ungkapnya.
Lahirnya Perda nomor 6 tahun 2020 Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan Covid-19 di Sumbar yang memiliki sanksi hukum menjadi contoh bagi daerah provinsi lain.
Oleh karena itu dengan kehadiran Dirjen Satpol PP Pemprov Sumbar meminta agar memasukan proteksi yang mewajibkan untuk memasukkan anggaran yang cukup untuk sumber daya yang ada di Satpol PP baik segi prasarana kesejahteraan maupun UU tugas fungsional lainnya.
Selanjutnya Asisten I Setda Sumbar mengucapkan selamat HUT Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-59, semoga semakin jaya dan selalu yang terdepan untuk ketentraman masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pol PP dan Linmas, DR. Bernhard E Rondonuwu, juga meminta kepada jajaran Satpol PP agar memakai seragam yang serasi dalam menggunakan baju dinas, baik baju seragam Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I), Pakaian Dinas Upacara I (PDU I), Pakaian Dinas Upacara II (PDU II),
Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) dan
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) maupun atribut tanda pangkat, tanda jabatan.
Hal ini bertujuan agar dapat dipergunakan dengan serasi untuk acara apa saja agar tidak ada belang bentong, dan tidak ada terjadi pertikaian walaupun dalam segi acara apapun.
Dilanjutkan Kasatpol PP Sumbar Dedy mengucapkan terimakasih kepada Bernhard E Rondonuwu telah menyempatkan diri hadir.
"Hal ini merupakan penghargaan yang besar kepada kami, baru sekali ini Dirjen Satpol PP pusat hadir ke Sumbar, ini merupakan perhatian khusus untuk Sumbar, khususnya Satpol PP dan Linmas. Dengan adanya rakor hari ini semoga bisa kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik." ujar Dedy. (***)
