 |
| Hj. Nevi Zuairina. |
Padang, AnalisaKini.id — Legislator asal Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina berkeyakinan, Pilkada serentak, terutama di Sumatera Barat akan sukses dengan berbagai persiapan termasuk regulasi penguatan protokol kesehatan.
"Saat ini, Pemprov Sumbar dan DPRD-nya telah mengesahkan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 menjadi Perda. Pelanggar protokol kesehatan (Prokes) akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp250 ribu," tutur Nevi.
Politisi PKS ini melanjutkan, upaya-upaya tegas dalam mencegah semakin memburuknya pandemi ini dalam praktik-praktik lapangan sudah sangat bagus. Ada pelanggar yang diminta membersikan kuburan, ada yang diminta membersihkan selokan hingga denda kurungan atau denda uang menjadikan negara ini serius dalam memerangi wabah.
Nevi mengatakan, regulasi yang dibuat ini bukan semata-mata untuk menghukum rakyat. Tapi mengarahkan seluruh masyarakat untuk mengikuti kebiasaan baru termasuk senantiasa memakai masker di luar rumah agar wabah penyakit SARS-COV-2 ini tidak semakin meluas.
Disiplin akan tercipta seiring dengan berjalannya waktu sehingga masyarakat terbiasa memakai masker dan terbiasa memberlakukan protokol kesehatan termasuk menjaga jarak secara fisik.
"Ini kenapa saya memiliki keyakinan, Pilkada serentak akan berjalan sukses dan damai, ketika masyarakat sudah menerapkan kebiasaan baru sesuai kaidah protokol kesehatan. Harus dimulai dari sekarang, sehingga ketika pada saat pilkada tiba, ketertiban dan keamanan akan terjalin baik dalam praktiknya", Kata Nevi.
Anggota DPR ini menjelaskan, pelaksanaan pilkada ini tidak serumit Pemilu. Durasi yang efektif pemilihan dalam satu TPS bisa hanya 3 jam saja semua hak pemilih tersalurkan. Bila ingin lebih sedikit lagi jumlah pemilih dalam satu TPS, bisa menerapkan pola memperbanyak TPS. Intinya sosialisasi pelaksanaan pilkada yang dinaungi adaptasi regulasi yang ketat terhadap protokol kesehatan akan menjadi kunci penting pelaksanaan Pilkada dengan sukses.
Nevi juga memuji lahirnya Perda ABK (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Sumbar saat Pilkada menuju puncak-puncak tahapannya. Ia menyarankan kepada pemerintah pusat agar Perda AKB termasuk di Sumbar dapat dipercepat evaluasinya oleh Mendagri terutama pada praktik implementasi di masyarakat.
"Saya berharap, dalam setiap eksekusi aturan ini ada uji cobanya juga. Jangan langsung praktik karena masyarakat perlu bimbingan, sosialisasi dan pengarahan. Kita harus tegas dalam masalah kesehatan ini, tapi ketegasan ini juga perlu santun. Hukuman sosial sebagai alternatif hukuman denda uang juga akan memberi dampak yang relatif efektif sesuai dengan kearifan lingkungan masing-masing daerah", tutup Nevi. (***)
.jpg)