Anggota FPKS : PLN Perlu Urai Akar Masalahnya untuk Menjadi Perusahaan Kokoh

Nevi Zuairina.

Jakarta, AnalisaKini.id - Anggota DPR dari Komisi VII, Hj. Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara  Komisi VI dan PLN, meminta secara khusus kepada perusahaan plat merah ini untuk mengurai persoalan yang menjadi akar masalah PLN.

Ia melihat PLN selalu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), seharusnya menjadi perusahaan yang tangguh dengan membawa dua misi sekaligus yakni memberikan kontribusi keuangan kepada negara berupa deviden dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ekstra sehingga masyarakat puas dengan kinerja PLN.

"PLN ini kan perusahaan milik negara. Ketika perusahaan ini memiliki beban yang terlalu berat, itu sama saja memberikan beban juga kepada negara kita ini. Ketika perusahaan ini memiliki kesehatan keuangan yang baik, maka negara pun akan mendapat dampak baiknya juga. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemunculan beban yang berat bagi PLN terutama pada kontrak-kontrak dengan perusahaan listrik swasta", terang Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini memperjelas permintaannya yang juga sesuai dengan rekomendasi fraksinya di PKS, PLN agar menghentikan sementara proyek-proyek di bidang pembangkitan yang belum masa konstruksi. Masa new normal adalah momentum pemulihan ekonomi. Seluruh ekemen masyarakat sangat bergantung pada PLN agar tetap menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik sehingga aktivitas bisnis dan industri tidak terganggu.

Politisi PKS ini mengatakan, saat ini PLN menghadapi banyak sekali situasi sulit dan yang paling harus diwaspadai adalah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi, konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal. Di masa covid ini, keuangan PLN sudah sangat terdampak dengan menurunnya konsumsi listrik pelanggan industri dan bisnis.

Penggunaan listrik skala industri yang rendah, telah mengakibatkan pertumbuhan listrik bahkan 5%. Ini sangat jauh dari prediksi awal yang mematok pertumbuhan listrik sekitar 7% hingga 8%.

Pada kesempatan rapat sebelumnya, Nevi telah mengingatkan akan program relaksasi PLN berupa diskon tarif di masa pandemi covid-19. program ini merupakan implementasi salah satu program utama PLN pada pelayanan masyarakat yang masih terus dinantikan yakni pelanggan rumah tangga 450 VA, diskon 100 % alias gratis selama 3 bulan yang berlaku hingga Desember 2020.

Kemudian, pelanggan rumah tangga 900 VA yang bersubsidi diskon 50% selama 6 bulan (pelanggan 900 VA ada yg bersubsidi dan ada yang non subsidi) serta  pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA diskon 100 % selama 6 bulan. Lalu pelanggan industri dan bisnis besar bisa turun daya sementara.

"Dengan kondisi yang serba sulit ini, PLN masih punya pekerjaan besar untuk  melistriki daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia) agar bisa tetap dilaksanakan. Yang paling kelihatan beban bulanan PLN sekitar Rp1,2 trilun untuk memberi diskon tarif masyarakat terdampak covid-19", kata Nevi.

Anggota Komisi VI ini menyampaikan pada opsi dana talangan untuk memberi diskon tarif bagi pelanggan kecil mesti segera dikucurkan kepada PLN agar persoalan PLN sedikit lebih terurai.

"Saya berharap, PLN dapat segera menemukan cara mengurai persoalan-persoalan mendasar agar perusahaan negara ini menjadi lebih kokoh. Kesehatan perusahaan listrik negara ini selain menjadi tumpuan masyarakat secara fungsi, bagi negara ini merupakan sebuah citra wajah bangsa dalam mengelola energi negara berupa listrik", tutup Nevi. (***)

Bagikan