 |
| Anggota Komisi VIII DPR, H.Mhd Asli Chaidir saat rapat kerja secara virtual. |
Hal itu ditanyakan Asli dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Mendagri, Mendes PDDT, Meneg PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan, Rabu (1/7/2020) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Asli, data kemiskinan merupakan polemik yang berkepanjangan dan akhir-akhir ini sangat terasa permasalahannya ketika menghadapi pandemic Covid-19. Banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan penyaluran bansos yang kurang tepat sasaran dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Selama ini kata Asli, data di Indonesia yang menjadi rujukan adalah BPS (Biro Pusat Statistik). Meski terkadang juga terdapat masalah kesesuaian data. Januari 2020, BPS merilis angka penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 tercatat 24,79 juta jiwa. Turun 0,44% dari pada tahun sebelumnya.
"Angka ini patut kita ragukan karena angka tersebut sangat jauh dari angka penerima PBI (penerima bantuan iuran) program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS)," kata Asli.
Kemudian BPS juga menyatakan angka kemiskinan turun namun di sisi yang lain data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) peserta PBI trennya naik. Adapun, berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI per September 2019 tercatat 96,591 juta untuk penerima PBI yang dibiayai APBN dan 37,342 juta untuk penerima PBI yang dibiayai oleh APBD.
"Jadi terdapat selisih data yang sangat besar antara data kemiskinan yang dirilis BPS dengan data penerima bantuan iuran/PBI. Mengapa terjadi perbedaan data yang sangat besar ? Apakah datanya yang salah, atau data yang digunakan adalah data yang berbeda, antara hasil BPS dengan data penerima PBI ?," tanya Asli. (***)
Bagikan
.jpg)
