 |
| Drs. H. Guspardi Gaus, M. Si |
Jakarta, AnalisaKini.id-Upaya pemerintah mengevaluasi keberadaan lembaga/komisi di pemerintahan diapresiasi anggota DPR. Langkah tersebut dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga/komisi.
"Kita dorong dalam rangka efisiensi dan efektivitas," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, manfaat yang didapat di antaranya penghematan anggaran. Seperti penyediaan fasilitas untuk pejabat lembaga/komisi.
"Terjadi efisiensi terhadap fasilitas-fasilitas apakah keuangan, mobil, dan fasilitas lainnya," ungkap Guspardi.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar itu mengatakan pengeluaran negara diharap semakin berkurang dengan penyederhanaan lembaga negara sehingga, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat .
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bisa segera merilis hasil evaluasi lembaga/komisi yang tengah dilakukan. Lembaga/komisi yang tidak produktif dan jika dinilai tidak produktif dan hanya akan membebani anggaran negara sebaiknya dibubarkan.
"Banyak lembaga yang tidak efisien, kenapa tidak memang dilakukan merger. Kedua dileburkan dan ketiga kalau memang tidak ada apa-apa ya dihilangkan," ujar anggota Badan Legislasi ( Baleg ) DPR tersebut.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Rerformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyebut tengah mengevaluasi 96 lembaga dan komisi. Kemungkinan besar lembaga tersebut dihapus jika tidak efektif.
"Sedang kita cek dan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memungkinkan dihapus atau dikurangi," kata Tjahjo. (***)
Bagikan
