Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Gubernur Mahyeldi
saat bersama pejabat berbagai lembaga dalam kegiatan rakor tata kelola
pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi, di Istana Gubernur, Kamis
(8/10/2026)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Komitmen besar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel, kembali ditegaskan di Ranah Minang. Seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat berkumpul dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar secara khidmat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bukti
nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kabupaten/kota
serius dalam membentengi tata kelola anggaran daerah dari praktik penyimpangan.
Momentum penting ini dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk memperkuat
arah kebijakan pencegahan korupsi di daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera
Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama para Kepala Daerah se-Sumbar menegaskan
soliditas antara legislatif dan eksekutif. Sinergi ini ditujukan untuk
memperketat tata kelola APBD, menjaga integritas para pejabat publik, serta
memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak positif bagi
kesejahteraan masyarakat.
Acara berskala besar ini turut dihadiri
oleh pejabat penting dari berbagai instansi pusat dan daerah. Tampak hadir
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat
Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar.
Dari jajaran daerah, tampak hadir secara
kompak para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, Ketua DPRD
kabupaten/kota, hingga para Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon II
se-Sumatera Barat. Kehadiran seluruh elemen kunci ini mencerminkan tekad
bersama dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang transparan dan bebas
korupsi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi
Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen Pemprov Sumbar untuk
terus menjaga marwah tata kelola pemerintahan. Gubernur menekankan pentingnya
menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel
sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol.
(Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini
merupakan bagian vital dari upaya pencegahan (prevention). Penguatan pemahaman
mengenai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat membentengi
para pejabat daerah dari potensi pelanggaran hukum.
Ketua KPK menekankan agar dokumen
komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak hanya berhenti di atas kertas,
melainkan diterapkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari. Fokus utama
implementasi tersebut mencakup kepatuhan anggaran, pengadaan barang dan jasa,
transparansi mutasi dan rotasi jabatan, hingga kedisiplinan pelaporan LHKPN.
Melalui sinergi erat antara Ketua DPRD
Sumbar Muhidi, Pemprov Sumbar, KPK, Kemendagri, dan BPKP, rakor ini diharapkan
mampu memantapkan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat yang makin maju.
Langkah bersama ini menjadi modal berharga dalam menghadirkan iklim investasi
yang sehat dan pelayanan masyarakat yang optimal tanpa rasa cemas akan praktik
korupsi. (n-r)
