Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Gubernur
Mahyeldi dan Kepala Bapenda Al Amin, saat bersama penerima penghargaan dalam
kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID-- Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyebut membayar
pajak kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Di balik
pajak yang dibayarkan, ada kontribusi masyarakat yang ikut mendukung berbagai
kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Sumatera Barat. Dia juga mendorong
instansi terkait untuk terus mendorong penguatan edukasi perpajakan ke berbagai
lini.
Hal itu disampaikan Ketua Muhidi, saat
menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia mengajak masyarakat
melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan
daerah.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota
DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh
pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Muhidi.
Menurutnya, kegiatan seperti Gebyar
Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan
informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.
Muhidi menyebut, pajak menjadi salah
satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Di tengah kebutuhan pembangunan
yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen
masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Salah satu sumber yang memiliki peran
penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini
menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian mendukung
berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Muhidi berharap kesadaran
membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di
tengah masyarakat.
“Ya, kita tentu ingin masyarakat
membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita
ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung
jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Muhidi, semakin banyak
masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang
yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang
dibutuhkan masyarakat.
Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki
kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama
jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan
usaha.
"Dengan demikian, manfaat pajak
tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat
mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha," katanya.
Ketua Muhidi menilai, upaya meningkatkan
kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah. Masyarakat
harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya.
Karena itu, berbagai inovasi pelayanan,
seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta
layanan digital, perlu terus dikembangkan.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan,
tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Selain pelayanan, komunikasi mengenai
pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan
kehidupan masyarakat.
Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan
tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan
berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.
"Media sosial, video pendek, radio,
komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda
dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara
yang lebih menarik," ujarnya.
Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui
secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya,
di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat
bagi daerah.
Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (n-r)
