Padang Pariaman, Analisakini.id- Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), mengusulkan agar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) berganti nama menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin. Usulan tersebut telah resmi disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
JKA menjelaskan, usulan ini merujuk pada kelaziman penamaan bandara-bandara besar di Indonesia yang umumnya menggunakan nama tokoh pejuang, baik pejuang kemerdekaan maupun pejuang agama.
Ia mencontohkan sejumlah bandara seperti Hasanuddin di Makassar, Hang Nadim di Batam, I Gusti Ngurah Rai di Bali, Sultan Iskandar Muda di Aceh, hingga Sultan Syarif Kasim II di Riau.
“Kami sudah mengajukannya kepada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. Karena kita menimbang, bandara-bandara pada umumnya di Indonesia adalah nama pejuang, baik pejuang kemerdekaan maupun pejuang agama,” ujar JKA, Senin (21/9), usai meresmikan penggantian nama RSUD Padang Pariaman menjadi RSUD Muslim Kasim.
Menurut JKA, pemilihan nama Syekh Burhanuddin bukan tanpa alasan. Sosok ulama besar tersebut dinilai memiliki pengaruh luas dalam perjuangan penyebaran agama Islam di tanah Minangkabau, bahkan hingga ke luar Sumatera Barat.
Syekh Burhanuddin dikenal sebagai salah satu ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam di Ranah Minang. Makamnya yang berada di Ulakan, Padang Pariaman juga menjadi salah satu tujuan wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat.
Bagi Pemkab Padang Pariaman, penggunaan nama Syekh Burhanuddin pada bandara yang menjadi pintu masuk utama Sumatera Barat dinilai dapat sekaligus memperkenalkan sejarah dan tokoh daerah kepada masyarakat yang datang dari berbagai wilayah.
“Bagaimana kiprah ulama besar Syekh Burhanuddin, tentu kita semua sudah tahu. Untuk itu kami sedang melakukan lobi-lobi, mudah-mudahan Bandara Internasional Minangkabau bisa juga kita ubah menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin,” kata JKA.
Ia menargetkan usulan ini dapat direalisasikan secepatnya. Dalam waktu dekat, JKA berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat serta jajaran DPRD Sumbar guna memperoleh dukungan politik dan administratif. (*)
