Padang, Analisakini.id-
Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sebagai upaya mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik tenurial, sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan.
Meskipun telah menunjukkan berbagai capaian positif, implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu, masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama. Dinamika perubahan tutupan hutan akibat perkembangan sektor perkebunan dan pertambangan, penyelesaian isu tenurial yang masih berproses di beberapa wilayah, serta kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pendampingan, dan akses terhadap pendanaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sinergi antar pemangku kepentingan, berbagai tantangan tersebut diharapkan dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penguatan hak kelola masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial sebagai mitra pembangunan dengan pendampingan kelompok Perhutanan Sosial, penguatan kelembagaan, fasilitasi pemetaan partisipatif, advokasi kebijakan, serta pengarusutamaan inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pelibatan generasi muda dalam tata kelola hutan.
Sebanyak enam organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) penerima hibah Warsi Grant Management (WGM) mengikuti Coaching Clinic Penguatan Substansi Proposal yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat, pada 4–6 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari skema Financial Support for Third Parties (FSTP) yang didukung oleh Uni Eropa melalui program CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods (STS).
Melalui penyelenggaraan Coaching Clinic, WGM tidak hanya memberikan dukungan pendanaan kepada organisasi penerima hibah, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka agar mampu menyusun dan mengimplementasikan program secara efektif, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, mengatakan bahwa WGM hadir sebagai wadah untuk mendorong perubahan melalui penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
"Harapannya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui Warsi Grant Management. Baik organisasi yang sudah lama berkecimpung maupun yang baru bergabung memiliki semangat yang sama, yaitu menghadirkan perubahan," ujarnya.
Rainal menjelaskan, sekitar 25 organisasi mengikuti proses seleksi hibah. Setelah melalui proses penilaian bersama mitra konsorsium, yaitu KKI WARSI, AKSI, dan WALHI, enam organisasi dinyatakan lolos sebagai penerima hibah.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip safeguard selama pelaksanaan program. Menurutnya, setiap potensi kesalahpahaman perlu diantisipasi melalui komunikasi yang baik.
"Tujuan WGM bukan hanya memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga membangun jejaring antar lembaga dan memperkuat kapasitas organisasi agar mampu mengembangkan pengelolaan masyarakat sesuai proposal yang telah disusun serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan," tambahnya.
Selama tiga hari pelaksanaan Coaching Clinic, peserta mendapatkan pendampingan intensif dalam penyempurnaan substansi proposal. Materi yang dibahas meliputi penguatan kerangka program, penyusunan indikator yang lebih terukur, integrasi perspektif pemuda dan kesetaraan gender, penyusunan strategi implementasi, hingga perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Salah satu peserta, Syafrida Anggraini dari Yayasan Roehana Independen Indonesia, menilai kegiatan ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, hingga penguatan tata kelola keuangan organisasi. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan keterlibatan perempuan juga menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan.
"Pengalaman ini menjadi insight baru bagi kami untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjadi bekal dalam mengelola program-program lain yang memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Markolinus Sagulu dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan bahwa Coaching Clinic membantu organisasinya mempertajam strategi advokasi bagi masyarakat adat di Mentawai.
"Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat mendukung implementasi program secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat di Mentawai dan memperkuat pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia," ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan organisasi penerima hibah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melaksanakan program Perhutanan Sosial yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Adapun enam organisasi masyarakat sipil penerima hibah WGM (FSTP STS) Tahun 2026 yang mengikuti Coaching Clinic adalah:
1. Yayasan Gerak Cinta Tani dan Wisata (Jambi);
2. Perkumpulan Lestari Alam Laut Untuk Negeri (Bengkulu);
3. Yayasan Mitra Desa (Bengkulu);
4. Yayasan Roehana Independen Indonesia (Sumatera Barat);
5. Yayasan Citra Mandiri Mentawai (Sumatera Barat); dan
6. Yayasan Bina Kelola Lestari (Sumatera Barat).
Melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti CSO, masyarakat, pemerintah dan mitra pembangunan, implementasi Perhutanan Sosial diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (*/rl).
Bagikan
