Padang, Analisakini.id
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Padang Usmardi Thareb, menegaskan bahwa berdasarkan Nota Keuangan Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025, terungkap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Padang mencapai Rp157,48 miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp136,00 miliar.
Menurut Usmardi Thareb, peningkatan SiLPA tersebut cukup mengejutkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah, masyarakat justru berharap adanya berbagai program yang berpihak kepada rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendesak dan menyentuh kebutuhan publik.
"Di saat rakyat membutuhkan stimulus ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang masih banyak membutuhkan dukungan anggaran, justru terdapat dana yang tidak terserap dan menjadi SiLPA dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," ujar Usmardi.
Lebih lanjut, Fraksi PAN menilai tingginya SiLPA tersebut dapat menjadi indikasi belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Besarnya dana yang tidak termanfaatkan hingga akhir tahun anggaran menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Fraksi PAN meminta Wali Kota Padang untuk memberikan penjelasan secara rinci, terbuka, dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah ke depan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN berpandangan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD harus dilakukan secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga Kota Padang. (*/)
Bagikan
