PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra,
menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap
penanganan pascabencana melalui APBD 2027.
Hal itu disampaikan Doni dalam rapat
kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK),
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS)
Sumatera V pada Senin (11/5/2026).
Menurut Doni, penanganan pascabencana di
Sumbar membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah
pusat. Sebab, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
masih sangat besar.
“Ya, kita tetap mendorong dukungan dari
pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui
APBD 2027,” kata Doni.
Ia menyebut total kebutuhan anggaran
penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun.
Anggaran tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan
kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan
irigasi.
Doni mengatakan, berbagai usulan
penanganan infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk
kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan
balai-balai teknis di Sumbar lebih diintensifkan.
“Kita ingin koordinasi ini lebih
optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat,
tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.
Menurut Doni, pemerintah provinsi juga
harus aktif mengkoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema
Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu dinilai penting agar penanganan
pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.
Ia menjelaskan sejumlah usulan
penanganan infrastruktur nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor jalan, sungai, dan
irigasi.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus
terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan
irigasi,” katanya.
Selain itu, Doni juga meminta organisasi
perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED)
untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, kesiapan dokumen teknis
akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, sektor yang paling
terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan
pertanian. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat sinergi dalam tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita mendorong sinergitas seluruh
sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni. (n-r)
