PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva
Yandra, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan guna
mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah.
Doni menegaskan, saat ini skema pembiayaan
perbaikan infrastruktur masih bertumpu pada program Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang
difokuskan untuk penanganan pascabencana.
“Ya, R3P ini memang diperuntukkan bagi
daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali
secara terstruktur,” ujar Doni, Minggu, (3/5/2026) di Padang.
Namun, Doni mengingatkan bahwa persoalan
jalan rusak sebenarnya sudah terjadi sebelum bencana melanda Sumatera Barat.
Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen
dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen
rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah
menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi
memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi
Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala
Doni mengakui masih banyak infrastruktur
yang rusak bukan akibat bencana dan belum mendapatkan penanganan maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam
kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover
dalam skema R3P,” ujarnya.
Doni menyebut, keterbatasan kemampuan
fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya perbaikan.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya
besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,”
jelasnya.
Sebagai solusi, Doni mendorong
pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas
pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah
bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,”
tegasnya.
Ia menilai program tersebut menjadi
peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.
“Program ini sangat penting karena dapat
membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan
dukungan dari pusat,” tambahnya.
Harapan Percepatan Pembangunan
Doni berharap pemerintah daerah lebih
siap dalam perencanaan dan pengusulan program, sehingga peluang pendanaan dari
pusat tidak terlewatkan.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik
dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih
cepat,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan sinergi antara
pemerintah pusat dan daerah, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat dapat
berjalan lebih merata dan berkelanjutan. (n-r)
