MAGELANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menjadi salah satu
dari 557 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan
Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer (Akmil) Magelang,
15-19 April 2026.
Muhidi, siap mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan serta mempertajam kinerja DPRD
dalam mengawal pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pemerintah daerah. Ia berharap kegiatan tersebut berdampak positif terhadap
kesejahteraan masyarakat.
“Kita mengikuti retret ini, baik secara
fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita
berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam
forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi saat
ditemui sebelum keberangkatan.
Program tersebut menitikberatkan pada
pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan
di tingkat lokal berjalan lebih efektif serta selaras dengan agenda nasional.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta
dibekali materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan
kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer. Kegiatan KPPD 2026 dibuka
langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan
nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.
Untuk diketahui, program tersebut
diikuti 557 ketua DPRD se Indonesia, dan hasil kerjasama dengan Lemhannas RI
serta berbagai asosiasi DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
se-Indonesia.
Tujuan utama kegiatan ini adalah
membentuk para pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter
kepemimpinan kuat, berintegritas, serta mampu menjalankan peran strategis dalam
sistem pemerintahan nasional.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tujuan utama retret KPPD
bagi ketua DPRD seluruh Indonesia adalah memperkuat sinergi antara pemerintah
pusat dan daerah.
Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari
sistem pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam fungsi
penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya
pemerintahan. Karena itu, para pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman utuh
terkait tujuan nasional dan wawasan kebangsaan.
