Ketua DPRD Sumbar Muhidi,
Gubernur Mahyeldi dan lainnya saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di
Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan,
pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat
melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan,
serta optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya
sektor UMKM.
Hal
itu disampaikan Muhidi saat diwawancarai usai menghadiri upacara peringatan
Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Menurutnya,
penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata,
namun diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan
yang dirasakan langsung masyarakat.
“Peringatan
Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada
daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,”
ujar Muhidi.
Ia
menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut
lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Muhidi
menilai, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan
terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Di
bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui
pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi
pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga
harus terus ditingkatkan.
“Setiap
kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi
masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan
penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi
juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran,
tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Muhidi
menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras
dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan
masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sementara
itu, bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi
membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah
memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung
tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini
menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif,
mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam
amanat tersebut disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang
berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain
itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan
stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.
Usai
upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada
manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (n-r)
