 |
| Ilustrasi perguruan tinggi. Foto: Getty Images/iStockphoto/Chaichan Pramjit |
Jakarta, Analisakini.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hendak menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco berharap terkait hal ini, para perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk memilah dan memilih prodi yang perlu ditutup. Pihak Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujara Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 (23/4/2026), dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
"Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansinya," jelasnya.
Oversupply Lulusan Prodi Tertentu
Badri menyebut salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan. Ia menyebut dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60% dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan.
"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu," kata Badri.
"Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," imbuhnya.
Ia juga menyinggung saat ini perguruan tinggi di Indonesia menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka prodi. Maksudnya, bidang prodi yang laris, akan dibuka prodinya.
"Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah," terang Badri.
"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match," tegasnya. (sumber : detik.com)
