Gubernur Sumbar Mahyeldi serahkan LKPJ
Tahun 2025 dalam paripurna DPRD, Senin (16/3/2026). (humasdprdsumbar)
PADANG, ANALISAKINI.ID--DPRD Provinsi Sumatera Barat pertanyakan kinerja
Pemerintah Provinsi sepanjang 2025 dalam rapat paripurna Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dalam rapat paripurna, Senin
(16/3/2026). Sorotan tajam diarahkan pada tekanan fiskal, perlambatan ekonomi,
serta dampak bencana yang dinilai belum ditangani secara optimal.
Seperti diketahui, tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy langsung dihadapkan pada ujian berat.
Rentetan bencana banjir bandang dan
longsor di 16 kabupaten/kota bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga
memukul aktivitas ekonomi masyarakat.
Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan
ekonomi yang melambat ke angka 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen
pada tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mencerminkan belum kuatnya
strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama pascabencana.
Di saat bersamaan, ruang fiskal daerah
semakin menyempit. Efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat mempertegas
tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program
pembangunan.
“Meski angka kemiskinan turun menjadi
5,31 persen dan menjadi salah satu capaian positif, DPRD menegaskan bahwa
indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan,” kata
Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin paripurna yang didampingi para wakilnya.
Hadir Gubernur Mahyeldi bersama sejumlah pimpinan OPD.
Menurutnya, memang masih terdapat
berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum
berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks.
Terkait pembahasan LKPJ ini, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedahnya.
Rekomendasi yang dihasilkan
diharapkan tidak sekadar administratif, melainkan mampu menjawab persoalan
mendasar: pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana
secara berkelanjutan. (n-r)
