Ketua
DPRD Sumbar Muhidi saat bersama masyarakat Guo Kelurahan Kuranji, Kecamatan
Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, kembali memanfaatkan masa reses perseorangan, jumpa bersama masyarakat Guo Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, terutama terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Ketua Muhidi
menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk
mendengar dan menampung aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan
ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.
“Ya, ada
aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi
kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai
kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.
Politisi
PKS itu menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Sumatera Barat mencapai sekitar Rp6 triliun dan dialokasikan untuk kepentingan
masyarakat. Salah satu aspirasi warga Guo, yakni pembangunan musala. Ini, dapat
diperjuangkan melalui dana bantuan provinsi sebesar Rp20 juta, setelah memenuhi
sejumlah persyaratan administrasi tentunya.
“Persyaratannya
antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota
Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal
yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,”
jelasnya.
Muhidi
juga menegaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD bertugas membahas dan mengesahkan anggaran, serta melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Terkait
penanganan masyarakat terdampak bencana, Muhidi menyampaikan bahwa seluruh data
telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ia
menambahkan, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali
Kota Padang sangat proaktif mendorong kebijakan, terutama menjelang Ramadan,
agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.
“Yang
jelas, kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana
mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.
Menurut
Muhidi, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga
melumpuhkan perekonomian warga. Oleh sebab itu, diperlukan program yang
melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kegiatan padat karya, agar roda
ekonomi kembali bergerak.
“Usaha
kecil dan menengah sangat diharapkan masyarakat. Semua usulan sudah kita
sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu
kebijakan,” ujarnya.
Sementara
itu, tokoh masyarakat Guo, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar
yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.
“Ketua
DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang
terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.
Dalam
dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, di antaranya
perbaikan irigasi yang jebol akibat banjir, penanganan penyakit masyarakat
seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas, serta bantuan
bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), termasuk warga yang memiliki usaha kue
kering.
(r-n)
