Ketua
DPRD Sumbar Muhidi saat menghadiri penyerahan bantuan Kemnaker untuk penanggulangan
bencana Sumbar, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang,
Kamis (12/2/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID--Bantuan
Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera
Barat, baik dalam bentuk program maupun bantuan langsung dinilai sangat tepat
dan dibutuhkan warga dalam rangka percepatan proses pemulihan sehingga mereka
bisa mandiri.
Hal
itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri Penyerahan Bantuan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumbar, di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Menteri
Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi
warga terdampak bencana di Sumbar. Bantuan tersebut dalam bentuk program maupun
bantuan langsung berupa pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Kemudian,
program Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang di Sumbar.
Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang. Program Padat Karya sebanyak
20 paket kegiatan dan bantuan Sumur Bor dan Mesin Air 2 Unit. Kemudian, bantuan
Langsung Korban Terdampak Bencana bagi 125 orang
"Alhamdulillah,
pelatihan pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak
bencana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri," sebut
Muhidi.
Terkait
bantuan untuk pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), Muhidi mendorong
pemerintah daerah segera mendata kebutuhan daerah setempat sehingga program
tersebut bisa terlaksana.
Muhidi
menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang seluas-luasnya bagi
pemerintah daerah menyesuaikan bentuk pelatihan di daerah masing-masing sesuai
kebutuhan. Sehingga dengan demikian, program tersebut berkembang dan manfaatnya
dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementar
itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli mengatakan,
kontribusi Kemenangan Ketenagakerjaan bagi warga terdampak bencana di Sumbar
ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pemulihan
tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia
berharap, bencana yang terjadi tidak meruntuhkan semangat, akan tetapi sebagai
momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi
masa depan.
"Pemulihan
pascabencana adalah kerja bersama, dan keberhasilan program itu nanti sangat
ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
partisipasi aktif masyarakat," kata Yassierli.
Maka
dari itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah,
dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam
mempercepat pemulihan dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Lebih
lanjut Yassierli mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari
kebijakan nasional Kementerian Ketenagakerjaan dalam penanganan dampak bencana,
khususnya untuk menjaga keberlangsungan kerja, penghidupan, dan kemandirian
ekonomi masyarakat.
"Bantuan
yang salurkan dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi
juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja
masyarakat. Bantuan itu juga dirancang berbasis penciptaan kerja, peningkatan
keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak hanya
pulih, tetapi juga lebih berdaya," ujar Yassierli.
Sementara
itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bencana yang terjadi
pada November 2025, menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap
infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
Kondisi
tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus
pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
Atas
nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, gubernur menyampaikan terima
kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan itu bukan
sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali
kesempatan kerja.
Mahyeldi
menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam
mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700
ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah
Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan
tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat
sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (n-r)
