Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo
Budiman, Jumat (6/2/2026), mendengarkan aspirasi warga saat reses perseorangan
bertempat di huntara mandiri Kepalo Koto, Pauh, Kota Padang.
PADANG, ANALISAKINI.ID--Pasca terdampak bencana banjir bandang, warga Pauh, Kota Padang diantaranya Lambung Bukit, Batu busuk dan sekitarnya masih membutuhkan banyak hal untuk bisa kembali hidup normal. Diantaranya seperti perbaikan irigasi, aliran sungai, perbaikan/pembangunan jalan, jembatan, sawah dan ladang. Termasuk pula terkait hunian tetap (huntap).
Hal terkait penanggulangan pasca bencana
tersebut mewarnai sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Jumat (6/2/2026) di huntara
mandiri Kepalo Koto, Pauh. Ada lebih dari 200 masyarakat hadir.
Pertemuan dengan masyarakat tersebut
merupakan kegiatan masa reses DPRD Sumbar. Evi Yandri membawa serta sejumlah
organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut memastikan aspirasi masyarakat
tersebut tersampaikan.
"Anak-anak pergi ke sekolah
terpaksa jalan menyeberangi batang sungai, Pak. Dulu ada jembatan, tapi sudah
hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan seperti dulu, tolong
buat jembatan darurat dulu, biar mudah anak anak ke sekolah," ujar salah
seorang warga Batu Busuk.
Kalau tidak menyeberangi sungai,
anak-anak terpaksa memutar jalan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. ada
juga jalan yang hilang, yang merupakan akses ke banyak sekolah, seperti
SMA 9, SMP 14, SMP 23, SMP 44.
Evi Yandri mengatakan, jembatan permanen
akan dibangun namun tentu butuh waktu.
"Akan kita usahakan secepatnya
dibuat jembatan darurat dulu. Setidaknya bisa dilalui jalan kaki atau
motor," kata Evi Yandri.
Untuk jalan dipastikan akan dibangun,
jika tidak dari dana pemerintah pusat maka dana provinsi.
Sementara itu, sejumlah masyarakat
lainnya mempertanyakan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir.
Membantu Evi Yandri menjelaskan,
perwakilan dari Dinas Pertanian yang hadir dalam reses tersebut mengatakan
pemerintah telah menyediakan bantuan untuk sawah yang terdampak. Data Pauh
sudah masuk verifikasi bantuan.
Bantuannya ada empat kategori, yakni
rusak ringan, sedang, berat dan hilang atau hanyut.
"Bantuan untuk yang rusak ringan
dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan propasal untuk uang belum"
ujar perwakilan dinas sembari menjelaskan bentuk dan skema bantuan.
Untuk masyarakat yang mengeluhkan sawah
belum terdata. Di saat pertemuan itu juga Evi meminta lurah mencatatnya. Karena
pendataan dimulai dari tingkat bawah, yakni dari RT/RW, lurah, kecamatan,
kota lalu baru data sampai ke provinsi. Begitu pula dengan pendataan
huntap.
Terkait huntap, ada yang mengkhawatirkan
rumah mereka tidak akan didata sesuai dampak sebenarnya karena telah diperbaiki
masyarakat sedikit demi sedikit. Untuk itu Evi meminta simpan foto rumah
sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
Untuk huntap ini, Evi Yandri tegas
meminta RT/RW dan lurah mendata dan memverifikasi sebaik mungkin.
"Pendataan ini sangat penting. Jika
tidak maka bisa seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang
masih bermasalah, padahal bencana di sana sudah dari tahun 2022," katanya
lagi.
Ia mengatakan, masalah huntap Pasaman
bukan tak ada dana. Pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sudah
sediakan dana, tapi dana tak bisa dipakai karena data bermasalah. Alhasil dana
balik lagi. "Jangan sampai ini terjadi di Padang," katanya.
Evi mengatakan, sejumlah aspirasi yang
disampaikan masyarakat tersebut ada yang kewenangan pemerintah kota Padang atau
pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi.
"Tapi itu tidak masalah. Akan saya
koordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai terlaksana. Yang
jelas ibu dan bapak mesti kooperatif, dukung dan bantu pembangunannya, jangan
dipersulit apalagi diganggu. Jika selesai kan lingkungan Kita juga yang aman,
Kita juga yang untung," tuturnya. (r-n)
