Anggota DPRD Sumbar Endarmy saat reses
di Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman,
Rabu (4/2/2026).
PADANG PARIAMAN, ANALISAKINI.ID--Pembangunan kembali jembatan rajang di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dinilai mendesak. Seperti diketahui, jembatan tersebut roboh akibat derasnya aliran Sungai Batang Anai saat banjir bandang (galodo) pada Jumat, 28 November 2025 lalu.
Kondisi itu terungkap saat Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, melakukan reses perorangan sekaligus meninjau
langsung lokasi jembatan yang putus total bersama Lembaga Aksi Solidaritas
Piaman Laweh (ASPILA), Rabu (4/2/2026).
Sejak jembatan rajang tersebut ambruk,
akses utama masyarakat terputus dan berdampak signifikan terhadap aktivitas
sehari-hari warga. Jembatan itu sebelumnya menjadi penghubung vital
antarpermukiman, termasuk jalur utama anak-anak menuju sekolah serta akses
ekonomi masyarakat.
Endarmy menegaskan, keberadaan jembatan
rajang sangat penting bagi mobilitas warga. Akibat terputusnya jembatan itu,
para pelajar terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan harus
menggunakan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu per perjalanan.
“Ya, jembatan ini sangat vital. Tanpa
akses tersebut, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya
besar setiap hari,” ujar Endarmy.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi
masyarakat setempat juga kian terpuruk pascabencana. Mayoritas warga
menggantungkan hidup dari sektor pertanian sawah dan perkebunan, namun sebagian
besar lahan mereka rusak dan hanyut diterjang banjir bandang.
Menurut Endarmy, sedikitnya terdapat
sekitar 2.000 kepala keluarga di wilayah tersebut yang kini dapat dikatakan
terisolasi akibat terputusnya akses penghubung. Karena itu, pembangunan kembali
jembatan rajang dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Penanganannya harus segera. Jembatan
rajang perlu dibangun kembali agar akses masyarakat kembali terbuka dan
aktivitas ekonomi bisa pulih,” tegasnya.
Endarmy juga mengungkapkan, pihaknya
telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta berkomitmen
memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui rapat-rapat resmi bersama
pemerintah daerah.
Sementara itu, sejak jembatan putus,
belum ada penangan jangka pendek untuk menunjang mobilitas warga. Masyarakat
pun berharap ada bantuan dari pihak-pihak terkait seperti TNI atau Polri dalam
meringankan beban warga.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Aksi
Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima
banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Menurutnya,
kondisi itu tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan
keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Ia menegaskan, ASPILA mendorong
pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah konkret
untuk membangun jembatan permanen yang layak dan aman bagi masyarakat.
“Kami berharap pembangunan jembatan ini
menjadi prioritas. Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut
keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,”
ujarnya.
Azwar Anas juga mengapresiasi langkah
Anggota DPRD Sumbar Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen
mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan
daerah. (n-r)
