 |
| Sestama BNPB Dr Rustian berdialog dengan pekerja pembangunan hunian sementara saat inspeksi mendadak ke Nagari Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota. (ist) |
Limapuluh Kota, Analisakini.id-Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Rustian, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (6/1/2026).
Peninjauan ini bertujuan memastikan percepatan pembangunan di tengah masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera Barat.
Dr. Rustian menegaskan bahwa BNPB ingin memastikan seluruh variabel penanganan darurat di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat berjalan sesuai tren positif. Menurutnya, percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB guna memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tidak lagi terhambat oleh proses birokrasi yang panjang.
Dalam kunjungannya, Sestama BNPB secara simbolis menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk durasi tiga bulan kepada masyarakat terdampak. Dari total 231 usulan DTH, tercatat 228 di antaranya sudah memenuhi syarat, sementara tiga lainnya masih dalam proses konfirmasi. Dr. Rustian menekankan bahwa di seluruh Sumatera Barat, penyaluran dana bantuan ini sudah mencapai angka rata-rata 98 persen.
"Dana Tunggu Hunian ini diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak masuk ke Huntara, misalnya mereka yang menumpang di rumah kerabat," jelas Dr. Rustian. Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin standar hidup minimal bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat musibah, sehingga mereka bisa bertahan selama masa tunggu pembangunan hunian tetap.
Menanggapi isu keterlambatan pembangunan Huntara di Limapuluh Kota, Sestama BNPB mengakui bahwa faktor cuaca ekstrem di Sumatera Barat menjadi tantangan terberat. Ia menyebutkan bahwa BNPB terus melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan agar bencana banjir dan longsor susulan tidak kembali terjadi saat pengerjaan fisik berlangsung.
Dr. Rustian pun memberikan "resep" khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota untuk memacu progres pembangunan. Beliau meminta adanya penambahan tenaga tukang profesional agar target penyelesaian bisa dipercepat. "Jika tidak ditambah tenaga, mungkin satu bulan baru selesai. Tapi jika ditambah sekarang, saya yakin dua minggu bisa rampung," tegasnya.
Sebagai perbandingan, Sestama BNPB memuji kecepatan pemulihan di Kabupaten Agam yang memiliki jumlah unit Huntara lebih banyak namun progresnya sangat pesat. Saat ini, pembangunan Huntara di Koto Tinggi direncanakan sebanyak 60 unit yang terbagi dalam 12 barak. Dr. Rustian optimis sebelum memasuki bulan Ramadan, masyarakat sudah bisa menempati hunian yang lebih nyaman.
Pembangunan fisik Huntara ini merupakan hasil kolaborasi multipihak yang melibatkan personel TNI, Brimob, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat setempat. Sebagian unit Huntara pengerjaannya dikelola oleh aplikator profesional dengan dukungan penuh dari alat berat untuk perataan lahan dan land clearing pada barak-barak selanjutnya.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Syafni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan lahan seluas 5,5 hektar untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di masa depan. Lahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara niniak mamak, wali nagari, dan pemerintah daerah guna merelokasi warga yang rumahnya hanyut atau rusak total.
Untuk jangka pendek, 60 Kepala Keluarga (KK) yang masuk kriteria rusak berat akan menjadi prioritas utama penghuni Huntara di Koto Tinggi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pemantauan intensif setiap dua hari sekali guna memastikan instruksi Sestama BNPB terkait percepatan dua minggu tersebut dapat terealisasi dengan baik di lapangan. (rl)
