Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 berada di kisaran 3,37 persen (BPS Sumbar). Secara administratif, angka ini dapat dibaca sebagai ekonomi yang tetap tumbuh. Namun dalam perspektif historis, 3,7 persen adalah bagian dari tren perlambatan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Pada awal 2010-an, pertumbuhan masih berada di atas 6 persen. Setelah itu turun ke kisaran 5 persen, kemudian stabil di sekitar 4 persen, dan kini bergerak mendekati 3 persen. Pola ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap dan konsisten.
Sumber: BPS Sumbar
Perlambatan seperti ini sulit dipahami sebagai siklus bisnis semata. Siklus biasanya memperlihatkan pemulihan yang mampu mengembalikan pertumbuhan ke lintasan sebelumnya. Namun setelah pandemi, pemulihan memang terjadi, tetapi tidak membawa pertumbuhan kembali ke kisaran 5–6 persen. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar guncangan eksternal, melainkan struktur ekonomi yang belum mengalami transformasi mendasar.
Sinyal ini sebenarnya telah muncul sejak lama. Dalam presentasi saya pada Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan di Padang pada Oktober 2017, telah disampaikan bahwa tanpa perubahan struktur ekonomi yang signifikan, pertumbuhan Sumatera Barat akan cenderung melandai secara bertahap. Saat itu data menunjukkan bahwa tidak terjadi pendalaman industri, tidak ada sektor pengolahan yang melonjak, dan tidak terlihat mesin pertumbuhan baru yang kuat. Proyeksi tersebut bukan spekulasi, melainkan pembacaan terhadap arah struktur ekonomi. Delapan tahun kemudian, angka pertumbuhan yang hanya 3,37 persen menjadi konfirmasi.
Dari sisi pengeluaran, komposisi ekonomi memang berubah. Pangsa konsumsi rumah tangga dalam PDRB menurun dalam satu dekade terakhir. Net ekspor meningkat perannya. Investasi relatif stabil. Namun perubahan komposisi ini tidak menghasilkan akselerasi pertumbuhan. Artinya, persoalan bukan pada besarnya satu komponen, melainkan pada kualitas struktur produksi yang mendasarinya.
Masalah utama tampaknya berada pada sisi lapangan usaha. Struktur produksi Sumatera Barat relatif sama dalam jangka panjang. Hampir tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sektor primer (pertanian, perikanan dan kehutanan) tetap menjadi salah satu kontributor penting, tetapi hilirisasi berjalan lambat. Industri pengolahan tidak mengalami peningkatan peran sama sekali dalam struktur PDRB, bahkan cenderung menurun. Tidak ada industrial deepening yang mampu meningkatkan produktivitas agregat secara signifikan. Sektor jasa berkembang, tetapi sebagian besar sepertinya hanya mengikuti konsumsi domestik dan tidak menciptakan lonjakan nilai tambah. Bisa dikatakan tidak ada transformasi struktural, sehingga pertumbuhan akan menemukan batasnya. Teori pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan selalu disertai realokasi sumber daya dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi. Jika realokasi tersebut tidak terjadi secara signifikan, laju pertumbuhan akan cenderung konvergen ke tingkat moderat.
Sumber: BPS Sumbar
Salah satu sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai motor baru adalah pariwisata. Dalam berbagai narasi kebijakan, pariwisata disebut sebagai sektor unggulan yang mampu menggerakkan UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan lapangan kerja. Namun data kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan cerita yang berbeda. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat tidak menunjukkan tren peningkatan yang berarti dalam satu dekade terakhir. Sejak 2014, angka kunjungan bertahan di sekitar 56 ribu orang per tahun. Puncak tertinggi terjadi pada 2016 dengan sekitar 89 ribu kunjungan. Setelah itu jumlahnya menurun, kemudian anjlok drastis pada 2020 akibat pandemi. Pascapandemi, pemulihan terjadi secara perlahan, tetapi hanya kembali ke kisaran 56 ribu dan stagnan hingga sekarang.
Dengan basis kunjungan yang relatif kecil dan stagnan, sulit menyimpulkan bahwa pariwisata telah menjadi mesin pertumbuhan baru. Jika sektor ini benar-benar menjadi motor, seharusnya terlihat lonjakan kunjungan yang konsisten dan peningkatan signifikan dalam kontribusi terhadap PDRB. Yang terjadi justru stagnasi jangka panjang. Stagnasi ini menunjukkan bahwa persoalan pariwisata bukan sekadar promosi. Ia menyangkut daya saing destinasi, konektivitas transportasi, kualitas infrastruktur, integrasi rantai nilai, serta kapasitas pelaku usaha lokal. Tanpa peningkatan pada aspek-aspek tersebut, pariwisata akan tetap menjadi sektor pendukung, bukan penggerak utama.
Ketika industri pengolahan tidak mengalami pendalaman, pertanian belum terintegrasi dengan industri hilir, dan pariwisata gagal menunjukkan lompatan signifikan, maka struktur ekonomi cenderung bergerak pada pola lama. Pertumbuhan tetap ada, tetapi tanpa akselerasi. Dalam kondisi seperti ini, angka 3–4 persen menjadi keseimbangan alami dari struktur yang tidak berubah.
Pertumbuhan 3,7 persen bukanlah krisis. Namun dalam jangka panjang, ia membawa konsekuensi. Kenaikan pendapatan per kapita menjadi lebih lambat. Penciptaan lapangan kerja terbatas. Kapasitas fiskal daerah meningkat secara gradual. Jika provinsi lain berhasil melakukan transformasi industri dan meningkatkan produktivitas, kesenjangan akan semakin nyata. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan untuk menurunkan standar ekspektasi. Ketika 6 persen menjadi masa lalu, 5 persen dianggap realistis, lalu 4 persen dianggap wajar, dan kini 3,37 persen dianggap cukup. Penurunan ekspektasi ini terjadi perlahan tanpa evaluasi mendalam terhadap struktur ekonomi yang mendasarinya.
Jika struktur ekonomi tidak berubah, arah pertumbuhan juga tidak akan berubah. Angka pertumbuhan tahun 2025 bukan sekadar statistik tahunan, melainkan refleksi dari proses panjang yang telah diperingatkan sebelumnya. Pertanyaan yang kini relevan bukan lagi apakah perlambatan telah terjadi, tetapi apakah perlambatan tersebut akan dibiarkan berlanjut. Tanpa pendalaman industri, tanpa hilirisasi pertanian yang serius, tanpa peningkatan produktivitas sektor jasa, dan tanpa transformasi pariwisata yang nyata, pertumbuhan kemungkinan besar akan bertahan di kisaran moderat. Stabil, tetapi tidak progresif. Perlambatan ini bukan takdir, melainkan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang belum diperbarui secara mendasar.
Angka 3,37 persen bukan akhir cerita. Ia adalah peringatan. Apakah peringatan ini akan diterjemahkan menjadi perubahan arah, atau sekadar dicatat sebagai bagian dari statistik tahunan, akan menentukan wajah ekonomi Sumatera Barat dalam satu dekade ke depan. Saya belum mendalami RPJMD Provinsi, apakah ada perencanaan yang komprehensif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada level yang lebih baik untuk lima tahun mendatang.
Penulis: Dr. Hefrizal Handra, MSoc, Sc (Dosen FEB UNAND)
