Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, di
sela-sela kunjungannya sekaligus penyerahan bantuan seragam batik secara
simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID— Daerah terdampak bencana diminta untuk segera melakukan
penghitungan kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang. Hal ini untuk
menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten dan kota.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD
Sumatera Barat, Muhidi, di sela-sela kunjungannya sekaligus penyerahan bantuan
seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
Menurut Ketua Muhidi, DPRD Sumbar
mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk melakukan penghitungan
kebutuhan pascabencana secara cermat Katanya, Data Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitupasna) merupakan bagian penting sebagai dasar penyusunan
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Ya, data sangat penting sebagai bahan
kebijakan. Termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang
dibutuhkan,” ujar Muhidi.
Pada kesempatan tersebut, Muhidi juga
mendorong kepala SMA Negeri 9 Padang agar segera menghitung serta melaporkan
kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November
2025 lalu.
“Kerusakan yang terjadi segera dilaporkan
sebagai bahan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan menentukan anggaran yang
dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Tahap ini dinilai sangat menentukan perencanaan
pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Dijelaskan Muhidi, ketepatan data dan
perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat
berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. (n-r)
