Rombongan Komisi IV DPRD Sumbar saat berada di Bendungan Sapon di
Kulon Progo dalam kunker ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber
Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 18–21 November
2025. (humasdprdsb)
YOGYAKARTA, ANALISAKINI.ID—Untuk memperkuat ketahanan pangan di
Sumatera Barat, maka salah satunya perlu dioptimalkan sistem pengelolaan
irigasi.
Terkait itu, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 18–21 November 2025. Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV Doni Harsiva Yandra.
Mereka diterima Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
Subarja dan lainnya.
Seperti diketahui, pertemuan
tersebut membahas tata kelola irigasi kewenangan provinsi, termasuk pola tugas
pembantuan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Pada kesempatan itu,
tim DPRD Sumbar mendapatkan gambaran komprehensif terkait kekhasan manajemen
irigasi di DIY.
Betapa
tidak, Subarja menjelaskan bahwa irigasi di DIY tidak hanya dipandang sebagai
infrastruktur teknis, tetapi juga sebagai unsur kebudayaan yang melekat dalam
sejarah dan identitas daerah. Ini tak terlepas dari status keistimewaan DIY
memberikan ruang bagi pengelolaan irigasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan
berkelanjutan.
Menurut
Subarja, DIY telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi yang
dinilai bisa menjadi rujukan bagi provinsi lain, termasuk Sumatera Barat. Ini,
tentu, dalam memperkuat regulasi dan sistem pengelolaan air irigasi secara
terpadu.
Rombongan Komisi IV
juga mempelajari penanganan irigasi pasca erupsi Gunung Merapi. Subarja
memaparkan bagaimana rehabilitasi infrastruktur air dilakukan berbasis
pengalaman erupsi besar tahun 2010, mulai dari pemulihan jaringan hingga
penguatan mitigasi bencana di kawasan berisiko.
Ketua
Komisi IV Doni Harsiva menyampaikan apresiasi atas penjelasan teknis dan
regulatif yang diterima.
“Ya, semoga kunjungan ini menambah
wawasan Komisi IV bersama OPD terkait tentang tata kelola irigasi dan nantinya
akan diterapkan di Sumbar,” ujarnya.
Pada hari berikutnya, rombongan Komisi
IV meninjau Bendungan Sapon di Kulon Progo untuk melihat langsung kondisi
jaringan irigasi dan pola pemanfaatannya di lapangan. (n-r-t)
