Jakarta, Analisakini.id- Komisi V DPR RI mendorong dilanjutkannya kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk di Sumbar, yang terkenal dengan Inpres Jalan Daerah (IJD).
Program IJD melalui Kementerian Pekerjaan Umum kata Anggota Komisi V DPR RI adalah bentuk komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan.
“Allhamdulillah program Komisi V dengan Mitra Kerja telah menjadi Program IJD tahap I yang diumumkan pada 27 Agustus,” ujar Zigo Jumat (12/9/2025).
Hebat lagi kata Zigo, di IJD Tahap I ini, untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat 5 (lima) program, yaitu:
1. Ruas Jalan Simpang III Siluat – Silaut III di kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.827.764.000,-
2. Ruas Jalan Taratak Galundi – Alahan Panjang di Kabupaten Solok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.519.918.000,-
3. Ruas Jalan Sungai Sungkai – Log Batu Sandi atau batas dhamasraya di Kabupaten Solok Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema kontrak multi-tahun (MYC) dengan anggaran sebesar Rp. 48.259.600.000,-. Sehingga total anggaran untuk ruas jalan ini adalah Rp.68.259.600.000,
4. Pembangunan Jembatan Lubuk Pauh Kabupaten Tanah Datar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.028.312.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar Rp. 16.279.588.000,-. Sehingga total anggaran untuk pembangunan jembatan ini adalah Rp. 28.307.900.000,-
5. Perbaikan Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.994.875.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar Rp.26.052.936.140,-.
“Total anggaran untuk ruas jalan ini adalah Rp.75.047.811.140,-,” ujar Zigo.
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mengatakan, Pada Rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum pada 4 September 2025 dengan agenda Evaluasi APBN TA 2025, membahas RKA K/L 2026, dan Penetapan RKA K/L 2026. Dalam rapat tersebut Komisi V mendorong untuk ditetapkannya program IJD tahap II. akhirnya Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap II ditetapkan sebagai salah satu kesepakatan dari rapat teraebut.
Rincian Inpres tahap II di Sumatera Barat terdapat penjelasan sebagai berikut:
1. Peningkatan Jalan Dama Gadang - Durian Jantung dan Jalan Ujung Guguang - Simpang Kuranji di Kabupaten Agam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000.000,-.
2. Peningkatan Jalan Piobang Koto – Panjang di Kabupaten 50 Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-.
3. Peningkatan Jalan Simpang tiga Rumbai – Muara Tais di Kabupaten Pasaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.800.000.000,-. Dan dilanjutlan tahun 2026 dengan skema kontrak multi-tahun (MYC) dengan anggaran sebesar Rp.29.200.000.000 sehingga total anggaran untuk peningkatan ruas jalan ini adalah Rp. 35.000.000.000
4. Pelebaran Bukit Kanduang - Panjalangan di Kabupaten Solok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.119.181.000,-.
“Pada RDP tanggal 11 September 2025 juga disepakati program pembangunan yang sebelumnya penganggaran dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran, dijadikan skema MYC sehingga dapat dikontrakan sekali jalan,” kata Zigo.
Disebutkan, pengusulan Inpres Jalan Daerah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang diinput melalui Aplikasi SiTIA. Selanjutnya usulan yang disampaikan akan dinilai berdasarkan kriteria kesiapan dokumen dan kesesuaian dengan tema pembangunan (tematik) yang telah ditetapkan.
Di samping itu, surat dukungan dari Komisi V DPR RI juga menjadi salah satu faktor penguat dalam proses penilaian agar usulan tersebut dapat lolos dan ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.
Zigo Rolanda menegaskan bahwa diperolehnya program pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah untuk kabupaten/kota di Sumbar tahun 2025 menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan daerah.
Program ini akan sangat membantu memperlancar akses transportasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan semakin baiknya akses jalan, distribusi hasil pertanian dan komoditas pangan juga akan lebih lancar, ini juga akan menjaga kestabilan pasokan di masyarakat,” katanya.
Dengan terwujudnya aspirasi ini, Zigo berharap kualitas infrastruktur jalan di Sumbar semakin membaik dan mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat secara lebih nyaman dan aman.
Selain itu, perbaikan akses jalan kata Zigo juga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan komoditas pangan, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur ini. (*)
