Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat pertemuan dengan masyarakat
di Masjid Inayah, Padang Sarai, Koto Tangah, Pasang, Senin (28/7/2025).
(humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID—Sejumlah titik di Kota Padang, masih saja menjadi
langganan banjir. Masyarakat pun resah, persoalan yang sudah menahun. Dan, hal
itu pulalah yang dikeluhkan masyarakat Padang Sarai, Koto Tangah, yang acap
terdampak banjir. Mereka meminta pemerintah untuk segera memperbaiki saluran
drainase di kawasan itu.
Keresahan warga itu tumpah saat Ketua DPRD Provinsi
Sumatera Barat, Muhidi, menggelar pertemuan dengan warga setempat di Masjid
Inayah, Padang Sarai, Senin (28/7/2025).
Banyak hal lain yang disampaikan, tapi masalah banjir
memang menjadi keluhan utama masyarakat saat pertemuan tersebut.
Salah seorang warga mengatakan, saluran air
sepanjang 600 meter dari kawasan Padang menuju Batang Anai, kini tidak mampu
lagi menampung debit air saat hujan deras. Alhasil, banjir di sejumlah kompleks
perumahan pun tak terelakkan.
“Ya, sudah bertahun-tahun kami terdampak banjir karena
drainase yang tidak berfungsi maksimal. Makanya, kami berharap saluran air ini
dapat diperbaiki agar air tak lagi meluap, banjir bisa diredam,” ujar salah
satu tokoh masyarakat.
Selain masalah banjir, warga juga meminta dibuatkan
kolam ikan produktif agar bisa menjadi tambahan sumber pendapatan mereka. Warga
lainnya meminta sokongan untuk kegiatan sosial-keagamaan yang digerakkan
oleh kelompok seperti Bundo Kanduang.
Yang jelas, dalam dialog tersebut, warga juga
menekankan pentingnya perhatian pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan sumber
daya manusia (SDM), terutama kelompok wanita tani (KWT) dan pelaku usaha kecil
lainnya. Mereka meminta agar program-program pemberdayaan lebih konkrit dan
menyasar kebutuhan kelompok secara langsung.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD
Sumbar Muhidi menyatakan akan menindaklanjuti semua usulan melalui mekanisme
pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan berkoordinasi dengan OPD teknis terkait.
Usulan yang telah disampaikan diharapkan dapat masuk dalam program prioritas
pemerintah daerah ke depan.
Seperti diketahui, pertemuan tersebut dalam rangka reses
perseorang masa sidang ketiga tahun 2025. Kontan, dialog yang penuh
kekeluargaan itu menjadi ruang terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat untuk
membahas solusi persoalan daerah secara langsung dan partisipatif. (n-r-t)
