Wakil
Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa bersama Kepala Bapenda Sumbar,
Syefdinon, saat bersama unsur pimpinan Pertamina Patra Niaga Sumbar, usai
berdiskusi soal distribusi BBM bersubsidi, Jumat (31/1/2025). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Wakil Ketua DPRD Sumbar,
Muhammad Iqra Chissa bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar,
Syefdinon, melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Sumbar untuk membahas
kerja sama terkait penggunaan BBM subsidi di Sumbar. Kunjungan ini disambut Sales
Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri dan lainnya,
Jumat (31/1/2025).
Kunjungan
ini secara khusus mendiskusikan usulan pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya
untuk kendaraan dengan nomor polisi Sumatera Barat (plat BA), dan melalui
kebijakan ini kendaraan berplat nomor luar Sumbar hanya dapat membeli BBM
non-subsidi di wilayah Sumatera Barat.
“Ya, kita
menginisiasi kebijakan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sekaligus menjaga stabilitas distribusi BBM subsidi bagi masyarakat Sumatera
Barat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya 48% PAD Sumbar berasal dari Pajak
Kendaraan Bermotot dan Biaya Balik Nama, tentu naiknya PAD ini nanti akan
berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumbar,” ujar Wakil
Ketua Muhammad Iqra.
Katanya,
usulan ini mengacu pada kebijakan serupa yang telah diterapkan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Di sana, kendaraan yang ingin menggunakan solar
subsidi harus memiliki plat nomor setempat, telah melunasi pajak, dan mendapat
verifikasi dari Samsat.
"Ada
sekitar 15-20% pengguna BBM subsidi di Sumbar berasal dari luar daerah,
termasuk kendaraan travel dan perusahaan besar. Hal ini mengurangi kuota BBM
subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sumbar," ungkap
Iqra.
Dia
berharap Pertamina dapat mendukung Pemprov dalam meningkatkan PAD. “Kami
berharap teman-teman Pertamina dapat membantu Sumbar dalam meningkatkan PAD,
dan kami juga siap bekerja sama untuk mendukung Pertamina dalam meningkatkan
keuntungannya,” puncaknya.
Sementara,
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar untuk
mendukung kebijakan ini bila diterapkan. "Selain itu, kami berupaya
mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan mekanisme pengawasan subsidi
Pertamina,” tambahnya.
Terkait
ini, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri,
menjelaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan usulan ini selama Pemerintah
Daerah dapat memfasilitasi ke-legalan hal ini dengan surat edaran Gubernur atau
peraturan lainnya, dan juga dapat memastikan adanya integrasi e-samsat dengan
sistem pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code milik Pertamina.
“Ya, kami
siap melaksanakan usulan ini selama ada peraturan yang melandasinya, karena
operator harus tunduk dengan peraturan regulator negara,” tegasnya.
Narotama
menambahkan bahwa pihaknya telah mendata pengguna BBM subsidi sejak 2022. Data
tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penyaluran Bio Solar sebesar 0,02%,
sementara penyaluran Pertalite mengalami penurunan sejak diberlakukannya
pembelian menggunakan QR Code.
