 |
| Yosmeri dan Erman Rahman |
Padang, Analisakini.id-Pasangan Gubernur Mahyeldi Ansharullah-Wagub Audy Jonaidy yang dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 25 Februari 2021, meninggalkan kesan manis buat daerah ini. Hampir seperiode menjabat, pasangan ini tak pernah menonjobkan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar.
Padahal saat Mahyeldi menjabat Walikota Padang sejak 2014 hingga tahun 2021, beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemko Padang, pernah dinonjobkan dari jabatannya.
"Rasanya belum pernah. Entah kalau saya lupa,"kata pamong senior Wardarusmen yang terakhir menjabat sebagai Asisten II Setdaprov Sumbar sebelum pensiun.
Wardarusmen benar. Sejak mulai berkuasa di rumah bagonjong Mahyeldi-Audy memang tidak pernah menonjobkan pejabat eselon II. Padahal sejak menginjakkan kakinya di kantor Gubernur, desas-desus itu cukup kencang, meski Mahyeldi menggantikan Irwan Prayitno sebagai Gubernur, satu partai. Sama-sama tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat jabatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dilelang pada 23 Juli 2021, kabar menonjobkan pejabat itu muncul. Sebab pejabat yang menjabat saat itu, Yosmeri belum pensiun. Yosmeri kelahiran Januari 1962 itu, idealnya tidak masuk kantor lagi pada Februari 2022. Pejabat eselon II pensiun pada umur 60 tahun.
"Bukan dinonjobkan. Saya yang mengajukan pensiun kepada Gubernur. Apalagi menjadi Kepala DKP sudah 14 tahun. Berharap ada regenerasi. Alhamdulillah, Gubernur setuju," kata Yosmeri.
Yosmeri mengajukan permohonan pensiun secara resmi pada 23 Juni 2021. Lalu menghadap Gubernur untuk menyampaikan rencana itu. Awalnya Gubernur terkejut. Namun setelah dijelaskan alasannya, Gubernur Sumbar memahami sekaligus menyetujui.
"Meski surat permohonan saya buat tanggal 23 Juni, saya mohon kepada Gubernur, terhitung 1 Agustus 2021 tak masuk lagi dan Gubernur menyetujui,"sebut Yosmeri.
Karena tanggal 1 Agustus bertepatan dengan hari libur (Minggu), Senin (2/8/2021), Yosmeri masuk kantor untuk pamit dengan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar.
Setelah disetujui Gubernur, lantas Gubernur membentuk panitia seleksi untuk jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar itu yang diketuai Pj. Sekdaprov Benny Warlis. Sebulan setelah Yosmeri mengajukan pensiun, tepatnya 23 Juli 2021 resmi dibuka pelelangan jabatan tersebut.
Pada pelantikan pejabat pemprov Sumbar edisi pertama 23 Agustus 2021, meski ada masuk satu dari Pemko Padang yaitu Amasrul. Pejabat eselon II tidak ada yang dinonjobkan.
Memang saat itu, ada empat jabatan yang kosong, sepeninggalan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, yaitu Kepala BKD, Kepala Inspektorat, Kadiskop dan UKM serta Kepala BPKAD (OPD baru/pecahan dari Bakeuda).Isu nonjob pejabat eselon II kembali mengapung.
Mencuat, salah satunya pada acara pengumuman Lomba Ketangkasan dan Keterampilan Pengoperasionalan Peralatan Kebencanaan Tingkat Sumbar 2021 yang diadakan oleh Kedeputian Logistik Peralatan (Logpal) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di Lapangan Imam Bonjol Padang, pada Kamis (25/11/2021).
Piala dan Piagam Penghargaan bagi pemenang, diserahkan oleh Plt. Deputi Logpal BNPB Harmensyah didampingi Plh. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar Mulyadi. Kemana Erman Rahman, Kelaksa defenitif BPBD Sumbar yang seharusnya juga pensiun pada Desember 2023? Dinonjobkan?
Ternyata Erman Rahman mengajukan pensiun dini sejak 23 November 2021 saat memasuki usia 58 tahun. Dia mengakhiri tugasnya sebagai ASN, setelah sempat dirawat intensif di rumah sakit dengan kondisi kesehatan yang kritis akibat positif terinfeksi Covid-19.
Meski telah sembuh, namun kondisi tubuhnya tidak lagi fit seperti semula. Sementara tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan bencana sangatlah berat.
Sejak pengajukan permohonan mengundurkan diri itu, Gubernur Mahyeldi menunjuk Sekretaris BPBD Sumbar Mulyadi sebagai plh. Kalaksa BPBD Sumbar. Pada 6 Januari 2022, Gubernur Mahyeldi melantik Jumaidi sebagai Kalaksa BPBD Sumbar defenitif.
Pada pelantikan pejabat eselon II berikutnya, Gubernur Mahyeldi tetap tidak ada menonjobkan pejabat. Paling hanya ganti posisi. Mahyeldi terus memakai pejabat eselon II Pemprov Sumbar sampai pensiun. Begitulah tipikal kepemimpinan Mahyeldi-Audy. Atau memang pejabat yang dipercaya itu, sesuai harapan Mahyeldi-Audy. Dan kalaupun ada kesalahan tidak ada yang fatal, masih bisa ditoleransi. (ef)
