Ketua DPRD Muhidi saat bersama sejumlah
tenaga teknis non ASN yang datang ke DPRD Sumbar, Senin (4/11/2024).
(humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Perwakilan tenaga teknis non ASN Sumatera Barat
datangi DPRD Sumbar, Senin (4/11/2024). Mereka keluhkan tentang masih belum
adanya kepastian terkait formasi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) untuk mereka. Mereka terhimpun dalam Pengurus Korwil Forum Honorer
Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumbar.
Seperti diketahui, mereka merupakan
tenaga teknis non ASN yang meliputi tenaga honorer (THK) kategori II dan
pegawai tidak tetap (PTT) yang telah terdata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Sumbar.
Bella, salah seorang tenaga teknis
tersebut, menyesali kondisi dimana mereka telah terdata di BKD namun formasi
untuk tes PPPK tidak ada. Untuk Sumbar hanya ada penerimaan PPPK untuk guru
honorer. Sementara pemerintah pusat telah menetapkan bahwa seluruh tenaga non
ASN di Indonesia mesti ditata paling lambat Desember 2024.
"Ya, sekarang sudah bulan November.
Kepastian formasi untuk kami belum juga ada. Nanti bagaimana nasib kami,"
katanya.
Terkait itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi,
yang menerima kedatangan mereka mengatakan, DPRD bersama Pemprov telah datang
secara langsung ke Kementerian PAN-RB untuk mencarikan solusi. Namun
memang dari pertemuan itu Kemenpan RB memutuskan memang tak bisa dibuka formasi
tes PPPK seperti yang diminta tersebut.
Oleh karena itu, pada mereka Muhidi
mengatakan bukan formasi lagi yang harus diperjuangkan saat ini. Lebih penting
lagi untuk memastikan mereka bisa tetap bekerja di Tahun 2025 dan tahun
mendatang.
"Terkait formasi memamg tidak bisa
lagi untuk dibuka lagi. Namun sekarang yang mesti kita pastikan bagaimana
seluruh tenaga teknis yang ada di Sumbar bisa tetap bekerja. Misalnya bisa
dengan terdaftar sebagai tenaga PPPK walau pun itu paruh waktu," ujar Muhidi.
Hal inilah, kata Muhidi, yang sekarang
akan diperjuangkan DPRD bersama Pemprov, sehingga setidaknya pasca Desember
2024 para tenaga non ASN masih bisa bekerja.
Politisi PKS itu menjelaskan, beberapa
waktu yang lalu tepatnya pada 24 November, dia bersama Asisten III Setdaprov
Sumbar dan BKD telah datang langsung ke Kemenpan RB. Namun
sayangnya hasil pertemuan tersebut belum sesuai dengan keinginan para
tenaga teknis non ASN tersebut.
Muhidi menjelaskan, dikarenakan dana
APBD yang terbatas, maka pemerintah Sumbar hanya bisa membuka formasi untuk
1.200 tenaga honorer.
"Sementara jumlah keseluruhan ada
lebih dari 4 ribu. Jadi mau tak mau memang harus dilakukan bertahap. Kita
berharap 2028 nanti selesai, semua tenaga honorer bisa berstatus ASN,"
ujarnya. (n-r)
