arrow_upward

Formasi PPPK tak Dibuka, Asosiasi Tendik Mengadu ke DPRD Sumbar, Ketua Muhidi: Kita Perjuangkan!

Senin, 21 Oktober 2024 : 17.13

 

Audiensi Asosiasi Tenaga Kependidikan Sumbar saat beraudiensi dengan DPRD Sumatera Barat, Senin (21/10/2024) di Ruang Khusus 2 gedung wakil rakyat setempat. (humasdprdsb)


PADANG, ANALISAKINI.ID— Asosiasi Tenaga Kependidikan Sumbar mendatangi DPRD Sumatera Barat, Senin (21/10/2024). Kepada Ketua DPRD Muhidi, mereka menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi. Terutama terkait tidak dibukanya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis bagi tenaga kependidikan di wilayah Sumbar tahun ini.


Audiensi dilakukan di Ruang Khusus 2 Gedung DPRD Sumbar. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima keluhan dan aspirasi mengenai tidak dibukanya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis dimaksud.


Sebelumnya, Ketua Asosiasi Tendik Sumbar, Jon Maizar sangat menyayangkan keputusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Bab XIV pasal 66 yang menetapkan pegawai non ASN atau honorer, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 mendatang.


Terkait hal itu, Jon menilai kebijakan ini berdampak langsung pada tenaga honorer dan non-ASN yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan, namun belum memiliki kepastian status kepegawaian.


“Ya, kami sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga kependidikan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait status kami. Kami berharap formasi PPPK segera dibuka agar kami mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian masa depan,” ujar Jon Maizar.


Terhadap hal itu, Ketua DPRD Muhidi menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan setiap aspirasi dan keluhan masyarakat, termasuk tenaga kependidikan, tentunya.


Ia menegaskan, bahwa keberadaan tenaga kependidikan sangat penting dalam mendukung proses pendidikan di sekolah, dan sudah seharusnya diperhatikan kesejahteraan dan status kepegawaiannya.

“Makanya, kami sangat mengapresiasi dedikasi dan pengabdian tenaga kependidikan di Sumbar. DPRD akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan pembukaan formasi PPPK bagi tenaga kependidikan, agar ada kejelasan dan kepastian bagi mereka yang sudah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan,” papar politisi PKS itu. (n-r)

 

 

 

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved