Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya
lakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Kamis (22/8)/2024.
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Ratusan massa aksi 'Selamatkan Republik, Kawal Keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK)’, penuhi jalanan depan gedung DPRD Sumbar di Ulak
Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (22/8/2024).
Mereka merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ada pula aktivis dan
akademisi.
Massa pengunjuk rasa meneriakkan aspirasi : negara
mesti diselamatkan, serta seruan ‘Anti Oligari dan Anti Politik Dinasti’.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.40 WIB. Mereka
datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa berbagai spanduk dengan
kalimat bermakna sama.
Sepanjang aksi, para elemen massa tersebut tampak
saling bergantian memberikan orasi. Mereka menyampaikan kritikannya hingga
pandangannya terkait keputusan Baleg DPR yang menganulir keputusan MK.
"Kita berdiri di sini memenuhi panggilan moral
kita. Untuk melawan para-para DPR yang ‘biadab’," kata salah seorang
orator.
Salah seorang pengunjuk rasa Dosen Fakultas Ilmu
Budaya (FIB) Unand, Hary Efendi Iskandar, mengatakan, aksi tersebut merupakan
bentuk kepedulian masyarakat yang ingin merawat demokrasi.
Menurutnya, keadaan perpolitikan di Indonesia saat ini
sudah sangat darurat. Ia mengajak semua unsur masyarakat sipil untuk peduli dan
mengambil sikap.
"Jika tidak, maka negara ini akan rusak.
Demokrasi akan mati," katanya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan tentang adanya sebutan
Raja Jawa yang disebutkan salah seorang pejabat beberapa hari belakangan.
"Ini bisa menjadi pemecah belah rakyat. Ini sudah
bukan pemersatu negara. Bahkan negara ini sudah seolah disebut disnati yang
dikuasai raja," katanya.
Selama aksi berlangsung, massa sempat berulang kali
menyatakan kekecewaan karena tidak ada pimpinan ataupun anggota DPRD Sumbar
yang menemui mereka. Berpijak pada kekecewaan tersebut, pada akhir aksi, massa
menyampaikan ketidakpercayaan pada DPRD Sumbar sebagai lembaga perwakilan
masyarakat.
Untuk diketahui, pada hari aksi tersebut, pimpinan dan
anggota DPRD Sumbar sedang berada di luar daerah dengan agenda kunjungan kerja.
Agenda tersebut masuk dalam jadwal yang ditetapkan badan musyawarah DPRD sejak
bulan lalu.
"Keadaan sudah seperti itu, masyarakat sudah
diperkosa berkali-kali oleh satu keluarga yang mau membuat politik dinasti.
Keadaan negara sudah darurat. Kami butuh wakil rakyat kami untuk mendukung
kami. Namun ternyata yang kami temui hanya gedung kosong," ujar salah
seorang pengunjuk rasa.
Mereka berencana akan melaksanakan aksi serupa kembali,
Jumat (23/8) besok. (n)
