ANALISAKINI.ID—Badan Kehormatan (BK)
DPRD Sumatera Barat mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia (FBI). Ini
dikarenakan, BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ternyata selama ini belum
seluruh BK DPRD yang ada di negeri ini yang memiliki fasilitas penunjang
program dan kegiatan. Akan halnya seperti ruang kerja hingga ruang sidang dan
lain sebagainya.
Dukungan tersebut diungkapkan Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur saat
berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto, Kamis (20/06/2024).
Diakui Muzli, hampir seluruh BK di berbagai tingkatan DPRD mengalami persoalan
yang sama. Makanya, untuk memperkuat
kinerja ke depan, kiranya BK harus memiliki wadah untuk saling berkoordinasi.
“Ya, salah satunya agar terbentuknya forum pada skala nasional. Gagasan itu
perlu didukung, salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi Riau. Ke depan
kita akan koordinasikan rencana itu secara internal dan eksternal," terang
Muzli.
Dia berharap forum BK Indonesia bisa terbentuk, namun dalam penerapannya
nanti pasti akan memakan anggaran untuk oprasional. Hal itu akan masuk
sebagai bahan kajian nanti. Pastinya akan ada rapat-rapat atau perjalanan untuk
andil dalam wadah itu. Kemudian, pihak sekretariat juga harus bersiap untuk
mengakomodir.
Namun demikian, lanjut Muzli, selama aturannya jelas dan tidak mengganggu
kinerja AKD lainya, maka tidak ada hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum
BK Indonesia ini.
Bukan apa-apa, sebut Muzli M. Nur, bukankah BK memiliki peran yang sangat
strategis dalam menunjang kinerja kedewanan. Secara umum, BK merupakan AKD yang
berfungi menjaga marwah lembaga DPRD. “Selain menjadi pengawal penegakan kode
etik dan tata tertib DPRD, BK juga memiliki fungsi menyelesaikan persoalan yang
terjadi di internal maupun eksternal,” ucapnya.
Menurut Muzli, dengan peran yang sangat strategis tersebut, maka BK
selayaknya memang harus memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang memadai
dalam melaksanakan tugas sebagai AKD yang menjadi pengawal marwah lembaga.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto mengatakan, BK sebagai
AKD memang harus diberikan kemapanan. Katanya, banyak BK yang tidak diakomodir
fasilitasnya secara anggaran dan sarana prasarana.
Dan berangkat dari hal itu, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan
DPRD Sumatera Utara, menggagas Forum BK Indonesia.
“Prosesnya masih berjalan. Dukungan masih terus mengalir. Kini, ada pula
dukungan dari BK Sumbar. Mudah-mudahan terealisasi,” ujar Ade. (n-r)
