arrow_upward

BK DPRD Sumbar Dukung Pembentukan FBI, Muzli: Demi Menjaga Marwah Lembaga

Kamis, 20 Juni 2024 : 22.31

 

Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur

ANALISAKINI.ID—Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Barat mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia (FBI). Ini dikarenakan, BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ternyata selama ini belum seluruh BK DPRD yang ada di negeri ini yang memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan. Akan halnya seperti ruang kerja hingga ruang sidang dan lain sebagainya.

Dukungan tersebut diungkapkan Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur saat berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto, Kamis (20/06/2024). 

Diakui Muzli, hampir seluruh BK di berbagai tingkatan DPRD mengalami persoalan  yang sama. Makanya, untuk memperkuat kinerja ke depan, kiranya BK harus memiliki wadah untuk saling berkoordinasi.

“Ya, salah satunya agar terbentuknya forum pada skala nasional. Gagasan itu perlu didukung, salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi Riau. Ke depan kita akan koordinasikan rencana itu secara internal dan eksternal," terang Muzli.

Dia berharap forum BK Indonesia bisa terbentuk, namun dalam penerapannya nanti pasti akan memakan anggaran untuk  oprasional. Hal itu akan masuk sebagai bahan kajian nanti. Pastinya akan ada rapat-rapat atau perjalanan untuk andil dalam wadah itu. Kemudian, pihak sekretariat juga harus bersiap untuk mengakomodir.

Namun demikian, lanjut Muzli, selama aturannya jelas dan tidak mengganggu kinerja AKD lainya, maka tidak ada hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum BK Indonesia ini.

Bukan apa-apa, sebut Muzli M. Nur, bukankah BK memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kinerja kedewanan. Secara umum, BK merupakan AKD yang berfungi menjaga marwah lembaga DPRD. “Selain menjadi pengawal penegakan kode etik dan tata tertib DPRD, BK juga memiliki fungsi menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal maupun eksternal,” ucapnya.

Menurut Muzli, dengan peran yang sangat strategis tersebut, maka BK selayaknya memang harus memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai AKD yang menjadi pengawal marwah lembaga.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto mengatakan, BK sebagai AKD memang harus diberikan kemapanan. Katanya, banyak BK yang tidak diakomodir fasilitasnya secara anggaran dan sarana prasarana.

Dan berangkat dari hal itu, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan DPRD Sumatera Utara, menggagas Forum BK Indonesia.

“Prosesnya masih berjalan. Dukungan masih terus mengalir. Kini, ada pula dukungan dari BK Sumbar. Mudah-mudahan terealisasi,” ujar Ade. (n-r)

 

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved