Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka Bimtek
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan, Jumat (17/5/2024) di salah satu
hotel di Bukittinggi. (humasdprdsb)
BUKITTINGGI,
ANALISAKINI.ID—Persoalan sosial harus menjadi tanggung jawab bersama. Tak mesti hanya
dibebankan kepada pemerintah. Semua unsur bisa berkontribusi. Termasuk
masyarakat adat tentunya. Terkait itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Supardi mengajak masyarakat pemnagku kebudayaan, untuk memberikan kontribusi
dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
“Dulunya Sumbar merupakan provinsi yang merajai perputaran uang di
Sumatera. Sekarang secara statistik pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar berada pada
peringkat lima. Namun sekarang, persoalan sosial pun banyak menggerogoti
negeri kita ini,” sebut Ketua Supardi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek)
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan bagi ninik mamak, bundo kanduang alim
ulama cadiak pandai, hingga parik paga nagari se Kota Payakumbuh, Jumat (17/5/2024).
Kegiatan yang dihelat di salah satu hotel di Kota Bukittinggi itu menghadirkan
Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin, narasumber Buya Zuari Abdullaj,
Irwan Malin Basa, S. Metron Masdison, Kepala Bidang Warisan Budaya dan
Permuseuman Nurdayanti, Aprimas Tim Ahli Warisan Budaya dan lainnya.
Dikatakan Supardi, seiring perputaran uang mengalami penurunan, gaya hidup
pun juga mengalami pergeseran. Dimana banyak masyarakat yang terlalu memaksa
untuk memiliki sesuatu. Hal itu dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan lembaga
pemberi kredit (leasing-red).
Betapa tidak, katanya, dalam sehari bisa saja leasing bisa menghimpun dana masyarakat lebih kurang Rp 10 miliar yang
dibawa ke pusat.
Lalu, menurut Supardi, persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah adalah menekan angka pengguna yang masih 5,2 persen. Sementara
di Kota Payakumbuh, misalnya, menepati peringkat ketiga se Sumbar angka pengangguran
dengan persentase 4,84. Namun pada tingkat pendidikan, Payakumbuh jauh lebih
baik dari daerah-daerah lain di Sumbar.
“Itu beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, bukan
hanya tanggung jawab saja. Peran masyarakat sangat penting untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ditengah masyarakat," katanya.
Disebutkan Supardi, ketika pengangguran masih tergolong tinggi, maka akan
berdampak terhadap tingginya tingkat kriminalitas, peredaran narkoba juga akan
berkembang dan terus meningkat, sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama
pula.
Dia melihat pemangku adat juga harus meningkatkan kapasitas diri karena
menyangkut kelangsungan dalam manajemen memimpin masyarakat. Tentunya hal itu
seiring dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Dalam
regulasi itu ditegaskan, filosofis Minangkabau adalah Adat Basandi Syarak-Syarak
Basandi Kitabullah.
Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang memiliki dampak positif dan
negatif, ketika terlalu sibuk dengan teknologi maka nilai-nilai kebudayaan akan
memudar.
Intinya, kegiatan bimtek yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Sumbar
melalui pokok-pokok pikiran Supardi ini, bisa menjadi media transfer ilmu pada
generasi muda melalui masyarakat adat.
Sementara, Kepada Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal mengatakan, perlu adanya
penguatan adat dan budaya bagi pemangku adat. Karena dengan penguatan itu dapat
mempertahankan eksistensi adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah
masyarakat.
"Tujuannya, bagaimana pemahaman terhadap adat dan budaya Minangkabau
ini semakin kuat. Semakin hidup ditengah-tengah masyarakat," sebutnya.
Dikatakannya, bimtek dengan tema Tarandam-randam Indak Basak,
Tarapuang-apuang Indak Anyuik' tersebut, mendorong pemangku adat untuk
meneruskan pada generasi muda akan penerapan adat budaya dalam kehidupan
sehari-hari. (n-r)
