Padang, Analisakini.id-
Kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga akhir Maret 2024 tetap solid di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dunia yang berimbas pada perlambatan ekspor dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Begitu pula, ekonomi Sumbar tetap tumbuh positif 4,30 persen pada triwulan IV 2023. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar Triwulan I hingga Triwulan IV 2023 dibandingkan dengan Triwulan I hingga Triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 4,62 persen (c-to-c). Ekonomi Sumbar 2023 mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar 4,36 persen (c-to-c).
Menguatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen dan pertumbuhan investasi Fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,70 persen, dengan akumulasi kontribusi sebesar 81,61 persen terhadap PDRB Sumatera Barat," kata Kepala Kanwil DjPb Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG dalam relisnya, Jumat (26/4/2024).
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dinilai masih belum dapat kembali pada trajectory sebelum Pandemi Covid-19.
APBN 2024 tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sampai 31 Maret 2024, total pendapatan negara yang dipungut di Sumatera Barat adalah sebesar Rp1,70 triliun dan total belanja negara mencapai Rp7,49 triliun sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp5,79 triliun.
Pendapatan negara yang terealisasi di wilayah Sumbar per 31 Maret 2024 mencapai Rp1,70 triliun atau 19,30% dari target pada APBN 2024 dan tumbuh 0,90% dibandingkan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,68 triliun.
Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1,27 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp424,35 miliar. Realisasi Penerimaan Perpajakan bersumber dari Penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai.
Capaian realisasi Pajak Dalam Negeri tercatat Rp1,19 triliun atau telah mencapai 18,49% dari target APBN 2024, tumbuh 13,01%. Kenaikan ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024.
Secara sektoral, Pengadaan Listrik menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi 265,07% yang didorong oleh kenaikan pembayaran PPh Pasal 21, diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintah yang tumbuh 64,94% sebagai dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah.
Sementara itu, realisasi Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp83,77 miliar atau telah mencapai 9,00% dari target APBN 2024, terkontraksi 56,81% yang didorong oleh penurunan realisasi Bea Keluar 62,43% seiring dengan penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Untuk realisasi Belanja Negara di Sumbar sampai 31 Maret 2024 mencapai Rp7,49 triliun atau telah mencapai 23,07% dari target APBN 2024, tumbuh 19,31% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat Rp6,28 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp2,66 triliun dan Transfer ke Daerah Rp4,83 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode ini lebih tinggi terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja barang 63,07% yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada semua jenis belanja barang terutama Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Non Operasional mencapai 426,17 M atau tumbuh 240% dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 81,79 M atau tumbuh 624%.
Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai juga turut menunjukkan peningkatan 45,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan belanja untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI, Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, serta Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK.
Realisasi Transfer ke Daerah sampai dengan akhir Maret 2024 tercatat mencapai Rp4,83 triliun atau telah mencapai 23,28% dari target APBN 2024, tumbuh sebesar 9,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan realisasi komponen Dana Alokasi Umum sebesar 8,59% dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 6,11%.
Secara lebih rinci, komponen DAU mencapai Rp3,77 triliun atau telah mencapai 27,05% dari target APBN 2024 dan komponen DAK Nonfisik mencapai Rp703,82 miliar atau telah mencapai 18,25% dari target APBN 2024.
Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2024 komponen Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Daerah belum terdapat realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap I. (*)
Bagikan
