Wakil Ketua DPRD
Sumbar Suwirpen Suib bersama Gubernur Mahyeldi dalam rakor penyusunan RPJP
Sumbar 2025-2045, Selasa (09/01/2024) di kantor DPRD setempat. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
Sumbar, sarana prasarana penunjang sektor pendidikan harus jadi prioritas.
Begitu juga dalam sektor pertanian, pun ke depan harus menjadi perhatian
serius.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD
Sumbar Suwirpen Suib dalam rapat koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumbar 2025-2045, Selasa (09/01/2024) di kantor
DPRD setempat.
"Sarana prasarana penunjang sektor
pendidikan harus diperhatikan. Apalagi melihat kondisi sekolah-sekolah sekarang
yang masih kurang sarana prasarananya," kata Suwirpen.
Menurutnya, banyak hal yang harus
dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk SMA dan SMK yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi.
Dia menyebut, pada evaluasi sebelumnya,
banyak anak-anak SMA atau SMK di Sumbar yang tidak mendapatkan sarana prasarana
yang layak.
"Ini harus menjadi perhatian semua
pihak. Karena menuju Sumbar emas 2045, tentu tidak lepas dari sektor pendidikan
yang bisa berjalan maksimal," ungkapnya.
Dia juga mendorong perguruan tinggi di
Sumbar bisa kembali seperti masa jayanya dahulunya, dimana banyak orang yang
belajar ke provinsi ini.
Suwirpen mengatakan, DPRD Sumbar telah
mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBD. Namun mayoritas alokasi
banyak digunakan untuk operasional dan gaji tenaga pendidik. "Ke depan,
persoalan sarana prasarana di sektor pendidikan harus menjadi prioritas,"
katanya.
Selain pendidikan, Suwirpen mendorong
agar sektor pertanian bisa berjalan maksimal, karena 52 persen masyarakat
bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, dia menilai pertanian juga
memiliki peran strategis menekan angka kemiskinan.
Dia pun menyarankan agar bantuan-bantuan
mesti disalurkan kepada petani ini, agar mereka bisa meningkatkan produksi dan
mendapatkan nilai jual yang layak.
"Pemerintah daerah mesti membantu
petani. Peran mereka sentral. Namun kenyataannya, hidup mereka jauh dari
kata layak," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2023, kemiskinan ekstrem
Sumbar turun dari 0,77 persen atau 43.671 jiwa menjadi 0,41 persen atau 23.253
jiwa.
Sementara di 2022, Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun
0,14 persen atau menjadi 0,77 persen atau sekitar 43,67 ribu jiwa. Gubernur pun
menargetkan di 2024 ini kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
“Angka penurunan ini menjadi yang
tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara
nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan
kemiskinan ekstrim,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, dilihat dari
strata pendapatan masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan. Ratio
persentasenya sekitar 0,280. “Angka itu yang terendah ketiga di Indonesia.
Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat
kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” katanya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumbar, gubernur menyebutkan, angkanya naik dari 73,26 persen di 2022 menjadi
75,46 persen di 2023. Dia mengatakan, peringkat IPM Sumbar juga membaik. Dari
urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera kini menjadi urutan
ke-7 secara nasional atau urutan ke-2 di Pulau Sumatera. (n-r-wy)
