EFFENDI
GUBERNUR Sumbar dan DPRD Padang sudah mengusulkan masing-masing tiga nama calon penjabat (pj) Walikota Padang. Pengusulan ini menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait habisnya masa jabatan Hendri Septa sebagai Walikota Padang dan Ekos Albar sebagai Wawako Padang, 31 Desember 2023.
Seperti yang diberitakan beberapa media lokal daerah ini, DPRD Padang sudah mengusulkan tiga nama calon pj. walikota Padang kepada Mendagri.
"Kami menggelar rapat pimpinan yang diperluas, untuk menindaklanjuti surat dari Kemendagri. Pengusulan tiga nama ini, sesuai dengan kewenangan DPRD berdasarkan regulasi yang ada, kami memiliki hak mengusulkan Pj. Walikota," kata Syafrial Kani kepada wartawan seperti dikutip dari Harian Singgalang, edisi Selasa (5/12/2023).
Tiga nama yang diusulkan DPRD itu adalah (berdasarkan abjad), Andree Harmadi Algamar (Sekdako Padang), Hendrizal Azhar (Sekretaris DPRD Kota Padang) dan Rosail Akhyari Pardomuan (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat).
Karena diterbitkan berbagai media, otomatis publik jadi tahu dan kian meluas sehingga menjadi pembicaraan pula dari lapau ke lapau. Bahkan dari sudut kota bagai, soal pj. walikota Padang ini menjadi topik hangat untuk dibicarakan.
Memang tidak ada larangan, mempublis usulan itu. Dan tidak pula harus dipublis soal tiga nama usulan tersebut. Tetapi tentu memunculkan pertanyaan beragam dari publik. Soalnya dalam konteks pengusulan pj. kepala daerah di Sumbar, di kabupaten/kota lain juga pernah melakukan hal yang sama.
Yaitu saat pengusulan pj. Walikota Pariaman, pj. Walikota Sawahlunto, Pj. Walikota Padang Panjang, pj. Walikota Payukumbuh dan pj. Bupati Kepulauan Mentawai. Bahkan dua daerah terakhir (Payakumbuh dan Kepulauan Mentawai) sudah kali, DPRD-nya mengusulkan kepada Mendagri soal pj. kepala daerah. Ini lantaran masa jabatan pj. kepala daerah hanya setahun (-dapat ditunjuk kembali) sehingga Kemendagri meminta usulan lagi.
Tetapi tidak ada terpublis tiga nama yang diajukan DPRD masing-masing. Bahwa, benar DPRD sudah mengusulkan tiga nama calon, diakui publik tahu. Tapi siapa tiga nama calon yang diajukan, publik tidak tahu. Hanya mereka-reka saja.
Gubernur Sumbar pun juga mengusulkan tiga nama calon pj. kepala daerah di daerah itu. Tapi Gubernur maupun melalui Kabiro Pemerintahan Setdaprov, juga tidak menyebutkan nama tiga calon yang diajukan. Cukup, tiga nama sudah dikirim sesuai dengan surat Mendagri. Dan publik juga hanya mereka-reka saja.
Berdasarkan Permendagri No 4 tahun 2023 tentang Penjabat (Pj) Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota, yang mengusulkan nama untuk bisa menjadi Pj kepala daerah, tidak hanya gubernur. DPRD daerah bersangkutan juga bisa mengusulkan tiga nama. Tiga nama itu boleh berbeda atau sama dengan usulan gubernur.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga bisa mengusulkan tiga nama sehingga total ada sembilan nama yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah. Tiga nama dari gubernur, tiga nama dari DPRD dan tiga nama dari Kemendagri.
Muncul pernyataan, kenapa tiba di Pj. kepala daerah untuk Kota Padang, tiga nama calon yang diusulkan DPRD sampai ke publik, sedangkan sebelum-sebelumnya di kabupaten/kota lain di Sumbar tidak?
Sekali lagi, beragam pendapat dan asumsi yang muncul.
Yang jelas, selaku ibukota provinsi, Padang adalah barometer Sumatera Barat. Mata publik lebih cepat tertuju ke kota Bingkuang ini, apapun yang terjadi. Baik yang rancak maupun yang tidak rancak. Cepat meluasnya. Cigin viralnya.
Ada yang berpendapat, munculnya ke publik lewat berbagai media, seakan-akan dikondisikan oleh Andree Algamar (Sekdako Padang). Memperlihatkan ke publik, dari tiga nama yang diusulkan dan terpampang jelas, maka Andree lah yang lebih pas dari dua nama lain yang diusulkan.
Pendapat lainnya, memperlihatkan ke publik, tiga nama yang diusulkan dan terpampang jelas itu, bukan melambungkan nama Andree, tapi menjatuhkan nama Andree Algamar dalam berbagai cara. Salah satunya, memviralnya berita itu oleh pihak-pihak tertentu.
Targetnya, Andree 'dibegituin' sehingga orang pusat jadi antipati dan berang kepada Andree. Yang tadinya, mungkin ada rencana untuk ditunjuk-setelah dilihat objektif dan mempertimbangkan berbagai aspek, tapi akhirnya dibatalkan.
Dilihat dari rekam jejak Andree selama menjadi abdi negara tidaklah begitu. Dia abdi negara yang berusaha untuk terus bekerja profesional. Dimana pun ditempatkan, amanah dijalani secara maksimal dan aspek profesinal tetap dikedepankan.
Saat Walikota Padang dijabat Fauzi Bahar, Andree melakoni tugas sebagai abdi negara. Tetap total dan loyal. Amanah yang diberikan, dilakukan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Ketika Walikota Padang dijabat Mahyeldi, Andree tetap begitu. Total dan loyal. Amanah dilakoni dengan baik.
Begitu pula saat Walikota Padang dijabat Hendri Septa. Lagi-lagi seorang Andree tetap menunaikan tugasnya sebagai abdi negara secara profesional. Tegak lurus dengan pemerintah. Sesuai amanah Undang-Undang, tugas dan kewajiban pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Andree mengamalkan janji dan tugasnya sebagai abdi negara.
Sumbar sempat terkejut dan kagum, atas prestasi membanggakan Sumbar yang diraih Andree sebagai Lurah Berprestasi tingkat Nasional tahun 2010. Apa keberhasilannya?.
Sebagai lurah di Kampung Pondok, Andree sukses membangkitkan Kampung Pondok yang porak-poranda akibat gempa besar 30 September 2009. Padahal di sana, masyarakatnya beragam etnis, beragam agama dan beragam budaya. Sepintas sulit menyatukan, tapi di tangan Andree, semua bisa bersatu dan bangkit pascagempa.
Hingga kini menjalankan amanah sebagai Sekdako Padang, Andree tetap seperti itu. Tugas pemerintahan dilakoni dengan baik. Kemitraan dengan Forkopimda dipelihara dan tentu juga dengan berbagai lapisan masyarakat. Apalagi Andree juga banyak ditempa dalam berbagai organisasi.
Terkait dengan proses perjalanan pj. Walikota Padang? Diyakini, Andree tidak mau menyinggung itu, karena bukan ranahnya. Andree tahu, itu bukan kaplingnya. Dia tetap bekerja seperti biasa. Melakoni tugas sebagai Sekdako Padang. Juga sadar, soal pj. kepala daerah (kabupaten/kota) adalah kaplingnya pemeritah pusat (Kemendagri). Bagi Andree siapapun yang ditunjuk Mendagri, Andree tetap loyal dan tetap profesional bekerja sebagai abdi negara.
Hanya saja, karena ini Kota Padang, barometer Sumbar, semua mata menyorot. Bahkan soal pj. Walikota Padang kabarnya banyak yang minat dan mengintai hingga lobi tingkat tinggi dimainkan.
Yang jelas sedang diproses di Kemendagri. Kita menunggunya. Dag dig dug menanti siapa pj. Walikota Padang. Semoga Mendagri memilih pj. walikota yang betul-betul mengabdi sebagai abdi negara. Mampu memimpin Kota Padang, dengan dinamika tinggi yang dihadapi. Semoga saja. (*)
Bagikan
