Komisi IV DPRD
Sumbar berdiskusi bersama BRIN di gedung DPRD setempat, terkait rencana pembentukan
BRIDA. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Saat ini, DPRD Sumbar sedang membahas perubahan
struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya pembentukan Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang rencananya akan digabungkan dengan Bappeda
Sumbar. Keberadaan Brida diharapkan bisa membantu pengoptimalan potensi daerah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV
DPRD Sumbar, Nurfirmawansyah saat menerima kunjungan Badan Riset Nasional
(BRIN), baru-baru ini.
Nurfimanwansyah menambahkan, DPRD
Sumbar baru saja membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pembentukan struktur
OPD tersebut, yakni pansus pembahasan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor
8 tahun 2016.
Ia menjelaskan, sejauh ini ada usulan
perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar digabung dengan
Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperinda).
Penggabungan ini bertujuan memudahkan
koordinasi kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan
Brida biasanya langsung terkoneksi dengan pemerintah pusat.
Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan
Riset dan Inovasi daerah, BRIN, Utami Dewi mengatakan, dengan keluarnya Perpres
Nomor 78 Tahun 2021 mengisyaratkan tidak ada lagi Litbang di daerah dan diganti
menjadi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah).
"Secara tugas pokok dan fungsinya
BRIDA tidak mesti hanya melakukan Riset namun bagaimana menyinergikan dan
mengkoordisnasikan riset-riset yang telah dilakukan pihak-pihak lain,
baik itu swasta, kampus maupun para peneliti," ungkapnya.
Utami Dewi juga mengatakan, dengan
adanya BRIDA di Provinsi maka akan ada pembinaan yang lebih optimal pada BRIDA
tingkat kabupaten/kota.
"Ini akan menjadi peluang besar
dalam meningkatkan keunggulan suatu daerah, dimana selama ini daerah-daerah
tidak mempunyaj kajian dan riset terkait potensi yang akan dikembangkan di
daerah masing-masing," paparnya.
Ia menyebutkan, BRIN saat ini memiliki
periset sebanyak delapan ribu orang dari berbagai disiplin ilmu dengan empat
ribu orang lebih bergelar doktor. Ia menilai, dengan adanya hubungan BRIN dan
BRIDA maka seluruh periset yang dimiliki BRIN dapat dimanfaatkan pemeritah
provinsi tanpa mengeluarkan biaya.
Menurut Utami, kehadiran Brida bisa
menjadi modal awal untuk memajukan pembangunan daerah dalam segala aspek
kehidupan masyarakat.
"Selama ini kebijakan-kebijakan
yang dilahirkan pemerintah daerah tidak melalui kajian secara ilmiah sehingga
kebijakan yang dilahairkan tidak efektif. Namun apabila nanti ada BRIDA,
tentunya akan mampu memberikan kajian ilmiah yang bisa menunjang kebijakan
pemerintah daerah," ungkapnya. (n-r)
