Jakarta, Analisakini.id - Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, hari ini mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait fungsi dan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga integritas dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Nevi Zuairina berbicara terbuka dan meminta pandangan serta solusi dari masyarakat terkait hal ini.
Hal ini disampaikan Nevi pada moment seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana proses Fit and Proper Test telah dilakukan dengan serius.
Anggota DPR RI Komisi VI FPKS, Hj. Nevi Zuairina, turut menghadiri sesi tes dan menyampaikan harapannya agar calon anggota KPPU memiliki ketegasan dalam berbagai aspek tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Selama ini, Politisi PKS ini menyampaikan kekhawatiran terkait potensi terlibatnya oknum dalam praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat.
“Meskipun bukan suatu tuduhan, tetapi ada potensi terjadinya hal-hal semacam itu,”ungkap Nevi.
Politisi PKS ini mengajak kepada masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama mencari solusi terkait bagaimana cara memastikan integritas personal dan lembaga KPPU tetap terjaga agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.
Anggota Fraksi PKS ini berbicara tentang sikap fraksinya terhadap RUU Cipta Kerja dan perubahan RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia ingin mendengar pandangan masyarakat dan stakeholders terkait kebijakan ini dan apakah ada masukan yang perlu diperhatikan.
“Saya menegaskan, merebaknya perusahaan waralaba asing yang cepat masuk dan membangun banyak outlet di Indonesia, mesti ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagaimana pandangan masyarakat mengenai fenomena ini. Kondisi ini perlu diurai dampak positif atau negatif yang perlu diperhatikan," katanya.
Anggota DPR yang kini juga duduk di Badan Anggaran ini mencermati KPPU sering mengalami kekalahan di pengadilan terkait isu kartel.
Ia ingin mengetahui pendapat dan pandangan masyarakat mengenai penyebab dan akar masalah ini, serta solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan agar KPPU dapat lebih efektif dalam menangani isu kartel.
“Saya mengajak semua lapisan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan, saran, dan solusi terkait isu-isu persaingan usaha. Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja KPPU dan menjaga keberlanjutan persaingan usaha yang sehat di Indonesia,” tutup Nevi Zuairina. (*)
