ADVERTORIAL
PADANG, ANALISAKINI.ID—Kuatkan tekad dan kebersamaan guna mengejar ketertinggalan, menuju Sumatera Barat maju dan sejahtera. Itulah hal penting yang mengemuka dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-78, saat DPRD Sumbar melaksanakan rapat paripurna istimewa, Minggu (1/10/2023) di gedung DPRD setempat. Hari jadi Sumbar sendiri jatuh pada tanggal 1 Oktober 1945.
Tahun
2023 ini, merupakan kali keempat peringatan Hari Jadi Sumbar setelah peraturan
daerah (Perda) sebagai payung hukumnya disahkan DPRD pada 2019 lalu.
Mengusung
tema "Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera", diharapkan menjadi
semangat untuk bersama-sama mewujudkan provinsi ini menjadi semakin sejahtera.
Ketua
DPRD Sumbar, Supardi, berharap, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 Tahun
2023 ini, menjadi momentum untuk bangkit dan mengejar berbagai ketertinggalan.
“Mari
kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Jadi Sumatera
Barat ke-78 ini sebagai sumber motivasi dan sumber inovasi. Ini, untuk
membangun daerah dan masyarakat Sumatera Barat menjadi lebih baik. Dan, mari
kita bulatkan tekad serta semangat kebersamaan, kegotong-royongan yang
merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Barat, untuk mewujudkan Sumbar terus
maju menuju masyarakat yang sejahtera,” harap Supardi.
Ketua
Supardi mengatakan hal itu saat DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna istimewa di
ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Minggu (01/10/2023).
Supardi
yang memimpin paripurna itu didampingi Wakil Ketua Irsyad Safar, Suwirpen Suib,
serta Sekretaris DPRD, Raflis. Hadir seluruh anggota DPRD Sumbar.
Rapat
paripurna istimewa itu juga menghadirkan narasumber dari Dosen Universitas
Indonesia (UI) yang juga mantan Dirjen Otda Kemendagri, Prof. Dr. Djohermansyah
Djohan.
Tampak
pula hadir Anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Emma Yohanna, Muslim M Yatim,
Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni dan para tokoh Sumatera Barat lainnya.
Selain
unsur pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar, hadir dalam rapat paripurna tersebut,
Gubernur Mahyeldi Ansarullah, Wagub Audy Joinaldy.
Turut
menghadiri pula unsur forum komunikasi daerah (Forkopimda) Sumbar, ketua DPRD provinsi tetangga, mantan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumbar, mantan Ketua DPRD Sumbar, mantan Sekretaris Daerah
Provinsi Sumbar.
Tak
terlupa juga pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, piompinan BUMD, rektor
perguruan tinggi negeri dan swasta, bupati/walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota
se-Sumbar, Ketua MUI, Ketua LKAAM dan Tokoh-Tokoh masyarakat.
Ketua
DPRD Sumbar Supardi katakan, tanggal 1 Oktober 1945, merupakan Hari Jadi
Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat dan daerah dalam kerangka
NKRI.
“Penetapan
tanggal 1 Oktober 1945, tentu tidak mengurangi makna dan eksistensi daerah
Sumatera Barat yang telah ada jauh sebelum penetapan Hari Jadi tersebut,”
ujarnya.
Dalam
kesempatan itu Supardi juga mencoba mengingatkan kembali sambutan sejumlah
tokoh nasional yang pernah hadir pada peringatan hari jadi Sumbar pada
tahun-tahun sebelumnya, di antaranya Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Buya
Syafii Maarif dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.
“Tokoh-tokoh
tersebut pernah menjadi narasumber di Hari Jadi Sumbar pada tahun-tahun
sebelumnya dan perlu kita renungkan kembali untuk dapat menjadi arah dan
gambaran mencapai Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera,” ungkap Supardi.
Dalam
kesempatan itu juga dilakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan launching
5 inovasi baru DPRD Sumbar, di antaranya Podcast Asik DPRD Sumbar, Buntal Asik,
Agenda Asik, dan penandatanganan kerjasama antara DPRD Sumbar dengan
Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
“Inovasi baru ini merupakan upaya meningkatkan
pelayanan kesekretariatan DPRD Sumbar dalam mewujudkan DPRD Sumbar yang tidak
saja hanya menyiapkan legislasi bagi masyarakat, namun juga sebagai sarana
mewujudkan edukasi literasi kepada semua orang sehingga DPRD Sumbar dapat ikut
serta memberikan dukungan dan dorongan untuk melahirkan orang-orang cerdas,”
terang Supardi.
Rapat
paripurna tersebut dilaksanakan meriah dengan berbagai rangkaian acara. Ada
pemaparan materi dari Dosen Universitas Indonesia yang juga merupakan Dirjen
Otda Kementerian Dalam Negeri 2010, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan tentang
capaian Sumbar.
Lalu
ada penyerahan penghargaan untuk kader posyandu terbaik, pengurus LPM terbaik,
KAN terbaik dan penghargaan tokoh anak.
Ada
pula penampilan tari, penampilan vocal grup SMA 2 Payakumbuh yang menyanyikan
lagu Mars Sumbar hingga pembacaan puisi oleh penyair Iyut Fitra. Kemudian
peluncuran lima inovasi baru Sekretariat DPRD Sumbar.
Ketua
DPRD Sumbar, Supardi mengatakan peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 kali ini
dilaksanakan dengan penuh kegembiraan serta sudah mulai terasa pelaksanaannya
sejak awal bulan September.
"Hal
ini terlihat dari rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, seperti kegiatan Minangkabau
Basapeda Salingka Danau Singkarak dan penggunaan baju kuruang basiba di
berbagai OPD serta berbagai kegiatan lainnya," ujarnya.
Supardi
memaparkan, sejarah perjalanan panjang Sumbar, baik sebelum maupun setelah
ditetapkannya hari jadi, telah membawa daerah ini pada kondisi yang mengalami
pasang surut. Banyak kemajuan-kemajuan yang telah di capai dalam peradaban
kehidupan masyarakat. Namun tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang
perlu dibenahi bersama.
"Tapi
sekarang kemajuan itu sudah berubah, saat ini Sumbar tidak lagi menjadi gudangnya para
intelektual, tingkat kemajuan ekonominya nya tidak sesuai dengan kemampuannya,
hingga makin hilangnya ulama asal Sumbar yang berkiprah di kancah
nasional," ujar Supardi.
Lalu,
ungkapan Buya Syafii Maarif yang mengatakan saat ini elit Sumbar sudah
mengalami defisit. Hal ini ditandai
dengan jumlah negarawan yang semakin berkurang berkiprah di tingkat nasional
dan banyaknya politikus yang hanya mencari mata pencarian, bukan untuk membela
penderitaan rakyat.
"Oleh
sebab itu sekarang saatnya berbenah. Dari partai manapun asalnya, mari bersama
bahu membahu dalam membangun daerah ini.
Sumbar dengan PAD yang sangat terbatas, harus pandai-pandai memainkan kartu berhadapan
dengan pemerintah pusat," paparnya.
Supardi
menegaskan, semua hal tersebut, perlu direnungkan bersama sehingga dapat menjadi arah dan gambaran bagi untuk
bekerja lebih keras mencapai Sumbar Terus Maju menuju Sejahtera.
"Kami
berharap, Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke 78 Tahun 2023 ini, kita
jadikan momentum untuk bangkit dan mengejar ketinggalan-ketinggalan yang kita
alami," tegas Supardi.
Berpandai-pandai
dengan Pusat
Sementara,
Djohermansyah Djohan mengatakan, dari
lima indikator penting suatu daerah, ada tiga yang harus menjadi perhatian
serius. Ini dikarenakan ada yang angkanya di bawah rata-rata nasional atau ada
yang masih di bawah nilai kategori tinggi.
"Yakni
kategori IPM (indeks pembangunan manusia), pertumbuhan ekonomi dan kemampuan
fiskal (APBD)," ujar Djohermansyah saat menjadi narasumber dalam rapat
paripurna peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 di gedung DPRD.
Ia
memaparkan, IPM Sumbar pada Tahun 2023 memang naik 0,88 poin dari menjadi 74,14
persen. Namun angka itu masih jaduh dari kategori tinggi yakni 80 poin.
"Di
Indonesia yang mencapai 80 poin itu diantaranya, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan
Timur. Kita harapkan Sumbar bisa bekerja keras melaju ke angka itu,"
katanya.
Kemudian
untuk kemampuan fiskal, APBD Sumbar Tahun 2023 Rp6,8 triliun. Ink tergolong
rendah, terlebih Sumbar masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah
pusat. Ini bisa menjadi masalah karena akhir-akhir ini pemerintah pusat semakin
mengetatkan pembagian dana dan mengakibatkan semakin sedikit daerah menerima
daerah transfer.
"Di
pulau Sumatera provinsi yang punya APBD mencapai di atas Rp10 triliun itu
Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau. Semoga Sumbar semangat
mengejar," katanya lagi.
Kemudian
pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2023 Sumbar mencapai angka 4,36 persen. Memang
ada kenaikan secara bertahap, namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional
dimana untuk tahun 2023 adalah di atas 5 persen.
Sementara
dua indeks lain, Sumbar memiliki prestasi baik, yakni angka kemiskinan yang
jauh di bawah rata-rata nasional yakni 5,95 persen atau sebanyak 340 ribu
orang. Sementara rata-rata nasional di atas 9 persen.
Satu
indikator terakhir, indikator demokrasi indonesia (IDI), menurut Djohermansyah,
capaian Sumbar cukup baik, yakni 78 poin untuk kebebasan dan 79 untuk
kesetaraan. Hanya perlu peningkatan untuk kapasitas lembaga demokrasi yang baru
mencapai 73 poin.
Ia
menilai ada beberapa kendala yang dihadapi Sumbar selama ini, yakni posisi
geografis yang berada di posisi kurang mendukung, yakni pantai barat Sumatera,
minimnya sumber daya alam (minerba).
"Selain
itu, industri dan jasa tak berkembang,
kemandirian fiskal yang masih tergantung pada dana pemerintah pusat, kolaborasi
dengan stakeholder yang belum optimal dan relasi dengan pemerintah pusat yang
kurang terjalin," ujarnya.
Djohermansyah
menyarankan sejumlah solusi untuk dilakukan demi meningkatkan semua indikator
itu, yakni pandai-pandai menjalin relasi dengan pemerintah pusat (penguasa
negara), rangkul erat perantau Minang, perkuat perencanaan terintegrasi (kabupaten/kota,
provinsi, pemerintah pusat).
"Kemudian,
bangun governansi publik, gerakkan desentralisasi secara masif dan kembangkan
pilot project DPRD inovatif," katanya. (adv)
